Masyarakat 3T berhak nikmati akses 4G

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah diharapkan untuk memprioritaskan teknologi 4G bagi daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) agar masyarakat tak sekadar  menikmati konektifitas tetapi juga bisa berinovasi.

"Dari pengalaman ketika kunjungan ke Desa Waringin di Pulau Morotai beberapa waktu lalu, saya melihat masyarakat di daerah 3T itu sudah minta 4G bukan 2G lagi. Kami perlu 4G, Pak Menteri. Dengan internet kami akan bisa belajar mengejar ketinggalan. Lagi pula untuk bertelepon pulsanya boros, Pak Menteri. Kami juga perlu Wi-fi di desa ini. Itu kata salah seorang warga ketika berdialog dengan Menkominfo Rudiantara," ungkap Anggota Dewan TIK Nasional Garuda Sugardo kala  melihat kesiapan Palapa Ring Tengah di Pulau Morotai beberapa waktu lalu.  

Diharapkannya, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sebagai ujung tombak dari program "Merdeka Sinyal 2020" mendengar suara warga itu dan tak memasukkan lagi spesifikasi 2G dalam lelang penyediaan telekomunikasi di 5 ribu desa.

"2G memang seharusnya tidak dikembangkan lagi, kendati di daerah rural sekali pun. Sejalan dengan pembangunan konsep tol laut, tol darat, nafas Nawacita membangun dari pinggiran, penerapan "tol internet" pada akses seluler pun harusnya diterapkan. Perlu langkah disruptif guna menyelaraskan dengan derap Industri 4.0 menyongsong 5G yang sudah mulai ditiupkan. Memasukkan 2G dalam spesifikasi tender "Merdeka Sinyal 2020" akan menarik masyarakat mundur karena teknologi itu sepantasnya di museum," katanya.

Sebelumnya, BAKTI berencana akan memasang BTS Bakti Sinyal di lima ribu desa.Untuk pembangunan BTS ada beberapa komponen yang diperlukan diantaranya menara sepanjang 32 meter, transmisi (Vsat), Catu daya (450 watt VDC) dan perlengkapan BTS  yang digelar di lahan seluas 400 m2 yang disediakan oleh PEMDA berdasarkan perjanjian pinjam pakai lahan.

Adapun jangka waktu pemakaian lahan, berlangsung selama kurang lebih lima tahun atau disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku di masing-masing lokasi. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat lima ribu desa merdeka sinyal sekitar Rp2,5 triliun. Hingga akhir 2018, sudah ada 900 BTS Bakti sinyal yang memancar.(ak)