Telkom Dukung Branchless Banking BTN

Kerjasama Telkom-BTN (dok)

TANGKILING (IndoTelko)  – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mendukung produk Tabungan BTN Cermat LAKU PANDAI dalam rangka mewujudkan layanan bank tanpa kantor cabang (branchless banking).

Dukungan itu ditunjukkan melalui penandatangan antara Direktur Consumer Telkom Dian Rachmawan dengan Direktur Funding dan Retail BTN Sis Apik Wijayanto di Kantor Pos Tangkiling, Palangkaraya, Kalimantan Tengah (25/5). Turut hadir dalam acara ini Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Direktur Utama BTN Maryono dan pejabat setempat.

“Adanya kerjasama ini menjadi salah satu wujud komitmen Telkom untuk mendukung pelaksanaan program inklusi keuangan yang telah dicanangkan Pemerintah,” ungkap Dian dalam rilisnya, Rabu (27/5).

Melalui kerjasama ini, Telkom dan Bank BTN sepakat untuk mengembangkan layanan inklusi keuangan yang dijalankan Bank BTN dengan memanfaatkan konektivitas ICT yang dimiliki Telkom.

Dalam waktu dekat Bank BTN akan meluncurkan produk Tabungan BTN Cermat LAKU PANDAI berbasis telepon selular dengan menggunakan sistem USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

Produk tabungan berbasis ponsel ini rencananya dapat dilayani oleh 15 ribu agen pada akhir tahun 2015. BTN juga bekerjasama dengan PT Pos Indonesia selaku agen sehingga masyarakat cukup mendatangi lokasi Kantor Pos terdekat dan langsung melakukan transaksi. Pada akhir 2015, diharapkan Tabungan BTN Cermat LAKU PANDAI dapat dilayani di 1.044 Kantor Pos.

Tabungan BTN Cermat merupakan tabungan berbasis Kartu yang tidak memilki buku tabungan dan pembukaannya melalui mesin EDC (Electronic Data Capture).

Tabungan BTN Cermat betujuan untuk memberikan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Sementara, konsep dari LAKU PANDAI sendiri adalah konsep literasi yang ditujukan kepada masyarakat yang semula tidak mengenal bank (unbanked) menjadi tahu soal perbankan dan produk-produknya.

Program ini juga diharapkan mampu membuka akses pembiayaan pada masyarakat kecil sehingga bisa melepaskan diri dari jerat rentenir sekaligus mendukung program keuangan inklusif sesuai dengan tujuan Pemerintah Indonesia yang dicanangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012.(ak)