Revisi UU Telekomunikasi Baru Dilakukan di 2016

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko)  - Revisi Undang-undang Telekomunikasi No 36/99 tidak masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2015.

“Revisi RUU Telekomunikasi tidak masuk dalam Prolegnas prioritas tahun ini, tapi sudah akan mulai kita bahas tahun ini,” ungkap Ketua Komisi Informasi DPR Tantowi Yahya dalam pesan singkatnya kepada IndoTelko, Senin (9/2).

Diungkapkannya, pada tahun ini tiga revisi RUU yang dilakukan adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),  RUU Tentang Penyiaran, dan RUU Tentang Radio Televisi (DPR).

“RUU Penyiaran dan RTRI tinggal meneruskan draft Komisi I DPR periode lalu. Amandemen UU ITE bersifat terbatas, hanya pasal bermasalah yang akan direvisi,” katanya. (Baca juga: UU ITE menjadi momok)

Sekadar diketahui, pada Senin, (9/2),  DPR akan menggelar Sidang Paripurna untuk menetapkan Prolegnas 2015-2019. Sebanyak 159 RUU yang merupakan usulan dari DPR, DPD, pemerintah, dan masyarakat akan dibahas oleh DPR selama 5 tahun ke depan. Tahun ini ada sekitar 37 RUU yang akan dibahas.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengusulkan pembahasan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan melindungi pengguna jasa telekomunikasi dari penyalahgunaan data dari pihak tak bertanggungjawab. (Baca juga: Indonesia akan miliki UU Perlindungan Data Pribadi)

“Masalah perlindungan data pribadi hal yang prioritas dan menjadi usulan dari pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu kami juga mengajukan revisi Rancangan Undang Undang Revisi UU No 36/99 tentang Telekomunikasi. Kami dan Komisi I DPR juga sepakat untuk melakukan revisi dari UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 dari beleid itu,” ungkap Menkominfo Rudiantara pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Selasa (27/1).

Komisi I DPR sendiri kala itu mengajukan RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI).(dn)