Komisi I DPR Minta Menkominfo Koordinasikan Kebijakan Strategis

Ilustrasi (Dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Komisi I DPR Ri meminta Menkominfo Tifatul Sembiring untuk mengkoordinasikan sejumlah kebijakan strategis yang akan dikeluarkannya jelang berakhir masa jabatan guna menghindari masalah di kemudian hari.

“Ini (Rencana kebijakan) yang harus kita pelototi bersama. Kebijakan-kebijakan strategis yang diambil di akhir pemerintahan, yang sengaja dilakukan memanfaatkan kesibukan mengendornya pengawasan DPR karena anggotanya lagi sibuk di daerah Pemilihan,” tegas Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya, kemarin.

Pria yang tengah berjuang untuk kembali duduk di kursi parlemen tersebut dimintai tanggapannya terkait rencana Menkominfo akan menata ulang frekuensi seluler dengan menerbitkan sejumlah Peraturan Menteri (PM) dan memutuskan nasib slot orbit 150,5 Bujur Timur (BT) jelang dilaksanakannya Pemilu Legislatif.
 
Ditegaskannya, koordinasi antara pemerintah dan Komisi I DPR untuk hal-hal strategis wajib dilakukan. “Kita balik dari reses pada 9 Mei mendatang. Nanti Menkominfo akan dipanggil untuk mendapatkan informasi. Masa bakti kita itu hingga September 2014,” katanya.  

Secara terpisah, Ketua umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa  mengingatkan,  berdasarkan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi di Pasal 5 dinyatakan rencana pemerintah untuk menata industri seharusnya transparan dan melibatkan peran serta masyarakat sebelum ditetapkan.

"Kalau memang ada bagian dari rencana itu masuk dalam Indonesia Spectrum Frequency Map, mungkin bisa difahami.Tetapi jika tiba-tiba, maka ada hal yang tidak lazim dan sebaiknya tunggu kabinet yang baru,” tegasnya.

Dalam catatan, wacana menata frekuensi seluler khususnya di 1.800 MHz, 2,1 GHz, 850 MHz, dan 900 MHz memang sudah lama digulirkan pemerintah. Namun, wacana terbaru pemerintah yang ingin menggeber penataan di frekuensi Broadband Wireless Access (BWA) dengan melakukan migrasi Smart Telecom dari 1.900 MHz ke 2,3 GHz lumayan mengejutkan para pelaku usaha.

Belum lagi sinyal yang dikeluarkan pemerintah dimana BRI akan menjadi pengelola slot orbit 150,5 BT menggusur Indosat. Sesuatu hal yang baru dimana pemain non Telco menggarap bisnis pengelolaan satelit.(id)