Paket Semangat Kemerdekaan
Paket Semangat Kemerdekaan
telkomsel halo

Menakar Nasib e-Commerce di Era PP PSTE

8:05:00 | 13 May 2013
Menakar Nasib e-Commerce di Era PP PSTE
Ilustrasi (DOK)
Angkasa Pura 2
JAKARTA (IndoTelko) – Riset Index E-Commerce dari Rakuten Inc yang dikeluarkan beberapa waktu lalu menjadi angin segar bagi pelaku e-commerce di Indonesia.
 
Indonesia menjadi pemimpin tren belanja online melalui media sosial atau disebut belanja sosial.Di Asia Tenggara, Indonesia memimpin indeks tren belanja sosial sebesar 78%.

Survei Rakuten mencakup lima negara di Eropa, kemudian Amerika Serikat, Brasil, Taiwan, Jepang, Indonesia, Thailand, dan Malaysia.
Dari negara-negara Asia Tenggara yang disurvei, Indonesia adalah yang terbanyak membagi rekomendasi lewat media sosial, yakni sebesar 78%.Posisi kedua adalah Malaysia dengan 67% dan Thailand (65%). Sementara rata-rata rekomendasi lewat media sosial di dunia sebesar 45%.

Orang Indonesia juga  menghabiskan rata-rata US$ 239 per orang untuk belanja online melalui media sosial sepanjang 2012.Sementara rata-rata pembelian online per orang di dunia mencapai US$ 725.

Survei juga menunjukkan sebesar 28% konsumen di Indonesia masih memilih cara konvensional untuk berbelanja, yakni pergi ke toko. Namun demikian, minat untuk melakukan pembelian online naik 11%.

Direktur E-Bussiness Kementerian Komunikasi dan Informatika Azhar Hasyim mengungkapkan, pada tahun 2012, potensi e-commerce mencapai Rp 160 triliun dan di tahun 2013 diperkirakan akan naik 30%.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idea Daniel Tumiwa mengungkapkan,saat ini e-commerce sudah merambah berbagai sektor, mulai kesehatan, retail hingga fashion. "Tahun 2013, perkembangan e-commerce bisa mencapai 4-6 kali lipat," prediksinya.

Dukungan Pemerintah?
Hal yang menarik melihat fenomena e-commerce adalah cara pemerintah menyatakan dukungan melalui regulasi dimana justru dinilai menjadi hambatan bagi para pelaku.

Pemerintah beranggapan dengan keluarnya  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE) dan didukung turunannya melalui sejumlah Peraturan Menteri bisa membantu para pelaku e-commerce lokal.

Simak pernyataan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ashwin Sasongko yang  menyatakan akan membuat regulasi dengan melihat kepentingan  semua stakeholder yakni  rakyat, pembeli, konsumen dan produsen. “Regulasi ini nanti menyatukan pendapat stakeholder tersebut," jelas Ashwin.

Dalam Peraturan Menteri sebagai turunan dari PP PSTE terkait e-commerce hal krusial yang akan diatur adalah masalah  data center perusahaan e-commerce yang harus berlokasi di Indonesia dan penggunaan  domain .id untuk memudahkan dalam penelusuran apabila terdapat kejahatan cyber atau penipuan.
 
“Rancangan Peraturan Menteri akan mengatur tata cara pendaftaran dan sanksi yang akan didapat jika tidak atau terlambat mendaftar. Peraturan ini mengatur semua perusahaan yang beroperasi di dalam negeri, baik perusahaan asing maupun lokal. Kalau operasinya di luar negeri ngapain kita atur," tegas Ashwin.

Insentif
Lantas bagaimana komentar pelaku usaha terhadap regulasi yang akan digulirkan ini? Daniel meminta pemerintah untuk memberikan insentif jika regulasi yang diwacanakan itu ingin dijalankan.

Pasalnya,  pelaku bisnis akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian jika menempatkan pusat data di Indonesia."Harganya mencapai dua kali lipat jika pusat data di Indonesia dan infrastruktur jalur data harus melewati negara lain yang itu akan dikenakan tarif," ungkap Daniel.
 
Terkait dengan nama domain Indonesia (.id) diharapkannya pendaftaran dapat lebih mudah dibanding .com. Apalagi, secara komersial menggunakan domain .id tidak menguntungkan pelaku usaha dibanding domain .com untuk bermain di pasar regional dan internasional.

Solusi yang ditawarkan Daniel adalah kesimbangan antara regulasi dan kondisi riil di lapangan.  “Hal yang harus diingat itu adalah e-commerce di Indonesia baru tahap tumbuh. Sebaiknya kita fokus kepada  mengedukasi masyarakat terutama dalam  mencegah terjadinya penipuan agar  masyarakat semakin percaya dengan industri e-commerce,” katanya.

Edukasi, sebuah kata  sederhana tetapi rumit dalam implementasi. Hal yang harus dilakukan juga oleh pemerintah sebelum memaksakan regulasinya berjalan di lapangan.(id)

telkom sigma
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
More Stories
Data Center Service Provider of the year