Cara Telkom Menaklukkan Pemerintah Daerah

Muhammad Awaluddin (DOK)

JAKARTA (IndoTelko)  – International Data Corporation (IDC) pada akhir tahun lalu  memprediksi  belanja  teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia pada 2013  mencapai US$ 15,8 miliar.

Angka yang menggiurkan itu salah satunya kontribusi dari belanja TIK milik sektor pemerintah selain swasta yang terus menggeliat.

Ya, salah satu berkah dari reformasi adalah adanya otonomi dari setiap kementrian dan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya. Kemajuan zaman dan kepemimpinan yang kuat dari seorang pemimpin membawa berkah bagi para pemain yang ingin menawarkan produk TIK ke sektor pemerintah, khususnya di daerah.

Saat ini banyak daerah berlomba untuk berubah mengadopsi kemajuan digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun melalui Direktorat e-Government memberikan bantuan tenaga ahli dan bimbingan teknis untuk Penyusunan Rencana Induk untuk TIK (RITIK) bagi Pemerintah Daerah. RITIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK dalam organisasi.

Bantuan Kominfo ini diberikan mengingat Dokumen RITIK ini dalam organisasi pemerintahan sering terabaikan, padahal nilai investasi untuk infrastruktur teknologi informasi sangat tinggi ditambah lagi dengan kecenderungan teknologi yang cepat usang, butuh kecermatan yang tinggi dalam perencanaannya.

Selain itu, tanpa adanya RITIK, pengembangan TIK cenderung berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi atau bahkan terduplikasi  yang akhirnya membentuk pulau-pulau data, aplikasi dan infrastruktur akibat kurang terkoordinasinya pengembangan TIK antara satuan kerja. Dengan RITIK akan membuat visi dan kepemimpinan TIK menjadi lebih jelas. Prioritas pengembangan TIK pun menjadi lebih jelas dan tidak lagi dilihat secara ad-hoc.

Paradoks Marketing
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pun tak ketinggalan ingin mencicipi gurihnya gelontoran dana yang disiapkan oleh sektor pemerintah khususnya dari daerah untuk mengembangkan TIK-nya.

Hal yang menarik disimak adalah strategi Telkom dalam menggarap segmen ini. Konsep Paradoks Marketing yang digagas sang Direktur Utama, Arief Yahya, dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

Dalam bukunya (Paradox Marketing), Pria yang akrab disapa AY itu menyatakan konsep Paradoks Marketing adalah menjalankan pemasaran dengan konsep yang tak biasa karena konsumen telah berubah.

Dalam menggarap segmen pemerintah daerah, Telkom melakukan hal yang berani yakni menggelar serat optik  atau dikenal dengan G Pipe atau  Government Pipe (broadband pipe) untuk  33 propinsi dan 501 pemkab/pemkot. Investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur ini adalah  senilai Rp 78 miliar.Saat ini sudah 63% dari pemerintah kabupaten dan kota itu telah terpasang fiber to the home (FTTH).
 
Ambisi Telkom adalah  menyediakan bandwidth sampai dengan 50 Gbps untuk total 501 Pemkab/Pemkot dan 33 Pemprop dengan alokasi bandwidth di masing masing Pemkab/Pemkot sebesar 100 Mbps. Diperkirakan pada kuartal III-2013 pembangunan serat optik akan selesai.

G-Pipe nantinya untuk mendukung G-Cloud  atau  Government Cloud untuk   layanan TI  di sektor pemerintahan.Layanan ini akan meniadakan investasi di Pemda dalam hal penyediaan hardware (IaaS), software (SaaS) dan platform (PaaS) serta termasuk dalam hal penyimpanan data.

Semua hal tersebut disediakan oleh Telkom. kontent dan aplikasi yang dibutuhkan oleh Pemda seperti e-office, e-procurement, e-PTSP, Data Center dan lainnya disediakan secara khusus dengan berbagai kemudahannya

Private-Public
Taktik membangun G-Pipe dan G-Cloud jika merujuk pada gagasan Paradoks Marketing dari AY adalah bagian dari implementasi Private-Public. Konsep ini adalah membuka satu layanan yang tadinya bersifat private menjadi mudah diakses oleh publik.

Seperti kita ketahui, serat optik langsung ke kantor pemerintahan masih sesuatu yang mahal di daerah. Dengan menggelar infrastruktur itu, tentu menjadikan akses ke serat optik menjadi mudah dan membuat pemerintah daerah menjadi tergoda untuk mengadopsi TIK lebih cepat.

Didukung dengan filosofi value equation dan more for less,  dimana pemerintah daerah mendapatkan keuntungan yang banyak dengan harga akses dan layanan yang tak mahal, maka wajar Telkom berani  membidik omzet sekitar Rp 2,31 triliun hingga Rp 2,59 triliun   dari penyediaan akses  TIK bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada 2013 ini.

Tumbuh
Direktur Enterprise Telkom Muhammad Awaluddin mengakui pemerintah daerah sedang menggeliat dalam mengadopsi TIK. “Pemerintah daerah ini lumayan menggiurkan pasarnya, posisi akhir Februari 2013 per pemerintah kabupaten/kota konsumsi bandwidth mencapai 11 Mbps. Per April 2013, konsumsi rata-rata 18 Mbps sementara kapasitas yang tersedia 5 Gbps,” ungkapnya.

Menurutnya, sesuatu yang wajar jika Telkom berani membidik  pertumbuhan sekitar 8%-10%  di segmen pemerintahan untuk pendapatan direktorat Enterprise  Telkom tahun ini, mengingat pada tahun lalu  kontribusi segmen pemerintah ke direktorat enterprise sekitar 17%-18%.

“Semua pemerintah daerah yang menggunakan jasa Telkom kita masukkan dalam Government Digital Society. Ini agar antar pemerintah daerah bisa saling terkoneksi,” jelasnya.

Jika rencana besar dalam Government Digital Society itu terealisasi maka aksi Telkom yang berani mengeluarkan investasi di depan demi menguasai pasar TIK pemerintah daerah tentu tak sia-sia.(id)