Pola Hitungan TKDN Sebaiknya Dikaji Ulang

Ilustrasi (Dok)

JAKARTA (Indotelko) – Pemerintah sebaiknya melakukan perhitungan ulang untuk menilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan perkembangan zaman.

“Jika dilihat cara menghitung TKDN untuk TIK itu merujuk kepada industri otomotif dan lebih melihat ke hardware. Padahal, perkembangan zaman itu justru software yang tinggi nilainya sehingga TKDN harusnya menilai hal itu juga,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, hal yang perlu dilakukan sekarang adalah semua komunitas TIK bersama-sama melakukan redefinisi tentang TKDN  mencakup  pengertian dari TKDN itu sendiri  dan cara penilaiannya agar tidak menjadi hambatan mengembangkan industri TIK Indonesia.  

Tujuan dari meredefinisi TKDN adalah agar  menciptakan regulasi yang economically feasible untuk diimplementasikan.  Memberikan kesempatan bagi Industri Dalam Negeri  untuk lebih berperan serta dalam ekosistem telekomunikasi di Indonesia.  Tetap menjaga kontinuitas layanan telekomunikasi

Menurut Director and Head of Engagement Practice Ericsson Indonesia Rustam Effendi, Indonesia harus bisa menentukan sikap terkait TKDN dengan merujuk yang terjadi di luar negeri. Rujukannya adalah China dan India.
 
“China itu berbasis kuantitas karena mengandalkan populasi yang tinggi sehingga ditawarkan tenaga kerja murah dan kemudahan investasi. Hasilnya, walau banyak produksi, tetapi margin sebenarnya tipis,” ungkapnya.

Sedangkan India, lanjutnya, lebih berbasis kepada pengembangan software dimana memanfaatkan sumber daya manusia yang kreatif. “Hasilnya, mereka menikmati margin besar dan ekspor sumber daya manusia. Nah, sekarang tergantung Indonesia, mau pilih model mana,” katanya.

Diingatkannya, perkembangan TIK lebih ke arah software. Misalnya, yang  terjadi di Long Term Evolution (LTE) dimana implementasi Software Define Radio (SDR) sangat menentukan karena satu kabinet dari Radio sudah siap untuk berbagai teknologi.

“Untuk LTE itu kontribusi software bisa mencapai 70% menentukan berhasil atau tidaknya teknologi,” katanya.

Dosen Fakultas Teknik  Elektronika UI Gunawan Wibisono mengingatkan, hal yang penting dari TKDN adalah terbukanya  lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal dengan memperhatikan kemampuan yang ada.

“Jangan sampai TKDN itu hanya akal-akalan dan malah menimbulkan biaya ekonomi tinggi untuk mengakalinya,” katanya.
      
Untuk diketahui, Kemkominfo sebenarnya telah menerapkan aturan pemenuhan TKDN. Misalnya, operator Broadband Wireless Access (BWA) harus memiliki TKDN  30% pada perangkat CPE (consumer premise equipment) dan  40% di BTS.(ak)