blanja.com
telkomsel halo
finnet KTM

Gawat! Smartfren bisa kehilangan frekuensi di 2,3 GHz

14:18:15 | 01 Feb 2018
Gawat! Smartfren bisa kehilangan frekuensi di 2,3 GHz
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) – PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) diingatkan untuk mewaspadai hasil Putusan Pengadailan Tinggi DKI Jakarta . Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI yang dikeluarkan 8 November 2017.

Dalam salah satu putusan pengadilan tinggi itu dalam banding kasus Internux versus Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) salah satu putusannya ada dua isu bisa dikaitkan dengan kepemilikan frekuensi dari Smartfren di 2,3 GHz.

Putusan banding itu memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst  yang menyatakan bahwa tindakan Kominfo  telah melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena lalai mengizinkan adanya kegiatan monopoli yang beroperasi secara nasional oleh pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang direalokasi ke pita frekuensi 2.3 GHz tanpa melalui proses seleksi dan lelang. (Baca: Internux versus Kominfo)

Berikutnya, menyatakan bahwa Kominfo telah melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena lalai menjamin kepastian hukum dengan mengizinkan pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang direalokasi ke pita frekuensi radio 2.3 GHz beroperasi secara langsung tanpa melalui proses lelang.

“Ini saya lihat dalam kasus Internux versus Kominfo kalau tidak diwaspadai oleh Kominfo atau Smartfren bisa muncul tsunami di industri seluler nasional. Jangan main-main dengan pengadilan, Menkominfo Rudiantara dan manajemen Smartfren harus serius melihat hasil banding di Pengadilan Tinggi dan ajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” saran Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala kala berbincang dengan IndoTelko (1/2).

Diungkapkannya, salah satu isi gugatan Internux dalam kasus tersebut yaitu menggugat regulator atas frekuensi 2,3 GHz milik smartfren yang didapat bukan melalui lelang beberapa tahun lalu.

“Upaya hukum yang harus dilakukan oleh Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) adalah kasasi. Operator Smartfren bisa masuk sebagai turut kasasi. Kalau Smartfren tidak turut serta dalam kasasi, berarti pasrah terhadao  Kominfo dan BRTI dalam proses kasasinya, bisa hilang peluang memperkuat keputusan kasasinya nanti, “ saran mantan Anggota Komisi Kejaksaan itu.

Dalam putusan yang diunduh dari situs Mahakamah Agung  (MA), hasil putusan banding ternyata tak jauh berbeda dengan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni menghukum Kominfo untuk memberikan izin penggunaan frekuensi selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional kepada Internux.

Menghukum Kominfo agar memberikan izin kepada Internux  untuk menyediakan layanan suara, penomeran dan kode akses, serta dapat melakukan layanan secara nasional maupun internasional.

Menghukum Kominfo  agar mengizinkan Internux  melakukan kerjasama dan/atau penggabungan frekuensi dengan operator lain berdasarkan kesepakatan agar dapat beroperasi dengan rentang pita frekuensi 30 MHz.

Menghukum Kominfo  membayar ganti kerugian materiil kepada Internux Rp. 53.302.031.547. Internux sendiri dalam pernyataannya mengungkapkan akibat keputusan Kominfo di 2,3 GHz mengalami kerugian investasi hingga 31 Desember 2015 sekitar Rp4 ,015 triliun.(dn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
300x250-UNL5000-sahur.jpg
More Stories
telkom sigma