telkomsel halo
finnet KTM

Data pribadi menjadi "Harta" yang diperebutkan

08:54:31 | 31 Dec 2018
Data pribadi menjadi
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Henri Subiakto.(dok)
telkomsat
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Di era digital, data pribadi menjadi "harta" yang diperebutkan berbagai negara.

"Data pribadi itu memang sesuatu yang sekarang diperebutkan berbagai negara. Makanya sekarang harus ada regulasi. Kedepan, kami berharap melalui RUU ini data pribadi setiap warga negara dapat dilindungi," ungkap Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Henri Subiakto pada dialog Literasi Digital dan Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat belum lama ini.

Diungkapkannya, pemerintah sedang membuat regulasi perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, khususnya pengguna platform media sosial. Saat ini regulasi dalam tahap persiapan bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) yang nantinya menunggu pengesahan DPR-RI.

Tujuan dari RUU tersebut agar data-data penduduk Indonesia tidak ada di luar negeri tapi tetap ada di Indonesia melalui pengawasan pemerintah.

Menurutnya setiap informasi yang disebarkan atau mengakses sebuah informasi apapun itu melalui platform media sosial, maka dengan sendirinya juga menyerahkan data pribadi kepada industri teknologi digital.

"Saya ingin mengingatkan saja bahwa kalau kita sekarang pake teknologi digital seperti Whatsapp, Facebook atau Google maka sebenarnya kita menyerahkan data aktifitas keseharian kita kepada mereka. Karena mereka (platform digital) mengetahui aktifitas kita secara langsung di California atau negara-negara pencipta industri digital lainnya," ujar Henri.

Henri menyebut itu sebagai Big Data dari seluruh pengguna platform. Jadi, perilaku di dunia digital sudah dicatat secara algoritma oleh teknologi.

Tidak Perlu Komisi Baru
Henri mengatakan, jika RUU tersebut dibahas dan disepakati oleh DPR, maka kedepannya tidak perlu lagi membuat komisi baru. Hal itu karena yang bertanggung jawab atas perlindungan tersebut merupakan kewenangan dari komisi keterbukaan informasi publik.

"Tidak perlu membuat komisi baru. Yang dimintai tanggung jawab atas data itu cukup komisioner-komisioner keterbukaan informasi publik. Jadi nanti selain mereka mengurusi keterbukaan  informasi publik, juga mengurusi data-data itu bisa dilindungi secara ideal," lanjut Henri.

Pandangan lain disampaikan Dirjen Aplikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan yang menyatakan Kominfo akan membentuk komisi khusus untuk menangani isu data pribadi. Hal tersebut akan dilakukan sebagai langkah lanjutan dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Nantinya komisi tersebut akan berada di bawah nauangan Kemenkominfo dengan komisioner dari multistakeholder. Komisi direncanakan terdiri dari sembilan anggota yang terdiri dari tiga perwakilan pemerintah, tiga perwakilan masyarakat, dan tiga perwakilan industri.

Komisi perlindungan data pribadi akan memiliki wewenang terbatas yang hanya menangani kasus terkait privasi data melalui jalur di luar pengadilan. Artinya, apabila muncul sebuah kasus dan telah masuk ranah hukum, komisioner perlindungan data tidak memiliki kewenangan untuk ikut terlibat.(wn) 

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma