telkomsel halo
finnet KTM

BAKTI rasakan sumbangan dana USO masih kurang

12:09:12 | 29 Dec 2018
BAKTI rasakan sumbangan dana USO masih kurang
telkomsat
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) merasakan besaran persentase setoran dana universal service obligation (USO) oleh operator sebesar 1,25% dari total revenue untuk pemerataan akses telekomunikasi di Indonesia dinilai sangat kurang.

"Kalau cuma 1,25% tidak cukup untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di 5000 lebih desa," kata Direktur Utama BAKTI Anang Latief dalam sebuah diskusi, belum lama ini.

Menurut Anang, di negara lain seperti India operator telekomunikasi diwajibkan menyetor dana USO sebesar 5% dari gross revenue. Namun BAKTI tak ingin membebani APBN maupun operator dengan menaikan dana USO.

Untuk mengatasi kekurangan pembiayaan, BAKTI akan mencari solusi skema pembangunan tanpa memberatkan operator.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengingatkan agar BAKTI tidak mencari keuntungan dalam skema pembiayaan yang dilakukannya.

"Dalam melaksanakan USO ini BAKTI tidak boleh mencari keuntungan karena pemerintah wajib hadir di wilayah yang belum terjangkau akses telekomunikasi, khususnya di wilayah 3T," imbau Alamsyah.

Lebih lanjut Alamsyah  menegaskan, peran BAKTI yang tadinya pelaksana USO jika akan menjadi semi penyelenggara telekomunikasi harus dibuat aturan bagaimana interaksinya dengan operator yang ada.

"Jangan sampai terjadi konflik kepentingan antara pengelola dana USO dan operator. Jangan sampai dalam menjalankan tugasnya melakukan pemerataan akses telekomunikasi terjadi mal administrasi," saran Alamsyah.

Ombusdman akan memantau dan mengawal semua keputusan, baik skema bisnis maupun tata cara operasional yang dihasilkan BAKTI, jangan sampai ada mal administrasi apalagi berbenturan dengan operasional operator di lapangan yang bisa menyebabkan kerugian negara serta potensi kerugian lainnya.

Beberapa potensi mal administrasi yang bisa terjadi dijelaskan Alamsyah diantaranya adalah potensi pelanggaran Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 1 dan 2 UU 36/1999 Undang-Undang Telekomunikasi.

Berikutnya pasal 15 ayat 3, Pasal 25 PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Selain itu juga potensi pelanggaran Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST yang mengadili kasus mantan Dirut IM2 Indar Atmanto.(tp)

Ikuti terus perkembangan berita ini dalam topik
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma