blanja.com
telkomsel halo
finnet KTM

57 penyelenggara belum lengkap dokumen BHP Telekomunikasi 2017

09:00:41 | 09 Jul 2018
57 penyelenggara belum lengkap dokumen BHP Telekomunikasi 2017
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) – Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan sebanyak 57 penyelenggara  telekomunikasi  belum melaksanakan penyampaian laporan keuangan dan dokumen pendukung terkait kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi Tahun Buku 2017

Berdasarkan data penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BHP Telekomunikasi dari 438 penyelenggara telekomunikasi, masih terdapat 57 penyelenggara yang belum melaksanakan penyampaian laporan keuangan dan dokumen pendukung terkait dengan Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017.

Dalam  Siaran Pers No. 134/HM/KOMINFO/07/2018 terungkap Kominfo telah mengeluarkan beberapa surat ke penyelenggara telekomunikasi itu yaitu:

1. Surat Kasubdit Pencegahan dan Penertiban tanggal 5 Maret 2018 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

2. Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tanggal 5 Mei 2018 perihal Surat Teguran Pertama Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

3. Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tanggal 15 Mei 2018 perihal Surat Teguran kedua Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

4. Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2017

Adapun Dokumen yang belum disertakan dalam laporan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan (unaudited) serta Surat Pernyataan Tidak Diaudit (bermeterai)
2. Laporan auditor independen (audited)
3. Chart of Account (Daftar Akun)
4. General Ledger (Buku Besar) terkait pendapatan perusahaan
5. Trial Balance (neraca percobaan/neraca saldo) dan/atau Working Profit and Loss (WPL)
6. Bukti transfer pembayaran BHP Telekomunikasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan Penyelenggara tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi.

Adapun nama-nama penyelenggara yang belum memenuhi dokumen itu diantaranya: 89Net, Adau Putra Network, Alita Prayamitra, Awinet Global Mandiri, Bintang Komunikasi Utama, Blambangan Cahaya Timur, Buana Lintas Media, Cahaya Buana Raksa, Citra Agung Mestika, Dini Nusa Kusuma, Fajar Informasi Globalnet Jaya, Fajar Techno System, Generasi Indonesia Digital, Global Borneo Nusantara, Jaring Lawah Cyber, Menara Infrastruktur Indonesia, Rahajasa Media Internet, Universal Satelit Indonesia, dan lainnya.(ak)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
300x250-UNL5000-sahur.jpg
More Stories
telkom sigma