blanja.com
telkomsel halo
finnet KTM

Wah, nilai proyek satelit HTS pemerintah tembus Rp 7,778 triliun

19:57:51 | 27 Dec 2017
Wah, nilai proyek satelit HTS pemerintah tembus Rp 7,778 triliun
Infografis oleh Kominfo
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhir pekan lalu menyelenggarakan kegiatan Pre-Market Sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi Pemerintah.

Kominfo melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berencana untuk melakukan pengadaan Satelit Multifungsi Pemerintah dengan teknologi terbaru yaitu High Throughput Satellite. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp. 7,778 triliun dengan masa konsesi 15 tahun.

Skema pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) dan diberikan penjaminan pemerintah (government guarantee).

Nilai proyek ini bisa dikatakan membengkak dari wacana semula yang sering didengungkan Menkominfo Rudiantara dimana nilai investasi diperkirakan sekitar US$ 300 juta hingga US$ 400 juta atau sekitar Rp 4,28 triliun hingga Rp 5,71 triliun.

Selain belanja modal untuk pengadaan, ada juga biaya yang dikeluarkan biaya operasional selama 15 tahun masa satelit sekitar Rp 1,524 triliun (7% dari nilai belanja modal stasiun bumi).

Model bisnis yang ditawarkan pemerintah untuk proyek ini mirip dengan Palapa Ring dimana berdasarkan Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment). Pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Availability Payment terdiri atas belanja modal, biaya operasional dan Return on Investment.

Lelang rencananya akan dilakukan pada kuartal kedua 2018, finansial close di kuartal pertama atau kedua 2019, pembuatan satelit kuartal kedua 2019 hingga kuartal keempat 2021. Akhir 2021 satelit akan mengangkasa dengan menawarkan akses internet 10-30 Mbps. (Baca: Proyek satelit HTS)

"Kemarin itu masih merupakan Pre Market Sounding (Pre MS). ari acara tersebut masih akan dibuat detail outline business case yang lebih dalam," ungkap PLT Kepala Humas Kominfo Noor Iza di Jakarta, Rabu (27/12).

"Penyediaan satelit tersebut akan dilaksanakan melalui proses seleksi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Peserta atau Konsorsium yang ikut dalam seleksi nantinya harus menyediakan kebutuhan teknis satelit dan juga menyediakan slot untuk satelit tersebut," katanya. (Baca: Tender satelit HTS)

Animo Tinggi
Sementara Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Tamba Parulian Hutapea mengaku telah mengundang kurang lebih 100 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang perusahaan VSAT, perusahaan satelit, operator telekomunikasi, lembaga keuangan dan konsultan terkait dalam Pre MS.

Beberapa perusahaan yang hadir dan tertarik antara lain Arianespace, Aerospace Industrial Development Taiwan, Aerospace Long-March International Trade Co. Ltd, Thales Indonesia, Anhui Sun Create Electronics Co., Ltd., PT Selindo Alpha, PT Iroda Mitra, PT Pasifik Satelit Nusantara, SES Network, PT Damai Persada Investama, China Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Indosat Tbk (ISAT), Telkomtelstra, Deloitte, PwC, Bank of China, Credit Agricole CIB, Citibank, China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) dan perwakilan atase perdagangan Amerika Serikat, Perancis dan Rusia.

BP3TI telah melakukan identifikasi kebutuhan layanan dari titik-titik pelayanan Pemerintah yang membutuhkan koneksi broadband seperti di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan serta  pemerintahan dalam negeri.

“Kegiatan yang dilaksanakan hari ini bertujuan tidak saja untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek, tetapi juga sekaligus mendapatkan masukan (feedback) dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan untuk selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Prastudi Kelayakan yang sedang disusun,” ujarnya.

Tamba Hutapea menambahkan bahwa kegiatan Pre-Market Sounding ini dilaksanakan dengan format acara terdiri dari 2 sesi utama, yaitu sesi Presentasi Proyek dan sesi Konsultasi Proyek. “Setelah mendapatkan informasi secara umum, pada sesi presentasi proyek peserta yang tertarik dapat melakukan diskusi lebih teknis dengan perwakilan BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek didampingi oleh perwakilan Kantor Bersama KPBU pada sesi Konsultasi Proyek” ungkapnya.

Plt. Direktur Penataan Sumber Daya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Denny Setiawan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada BKPM untuk dukungannya dalam acara Pre-Market Sounding ini.

Denny menjelaskan lebih lanjut, Indonesia sudah menggunakan satelit untuk komunikasi sejak tahun 1967 dan dilanjutkan untuk kegiatan siaran pada tahun 1974.

Selama ini kementerian/lembaga menggunakan layanan data dari perusahaan BUMN dan swasta untuk komunikasi. Layanan komunikasi yang disediakan tersebut memiliki kendala berupa jangkauan yang tidak dapat melayani daerah terpencil. Dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada fiber optik.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan instansi pemerintah, akses data yang ada tidak dapat memenuhi layanan dasar, sehingga saat ini dibutuhkan layanan pita lebar (broadband). Untuk itu satelit ini akan menyediakan layanan digital di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan serta  pemerintahan dalam negeri.(id)

Ikuti terus perkembangan berita ini dalam topik
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
300x250-UNL5000-sahur.jpg
More Stories
telkom sigma