blanja.com
telkomsel halo
finnet KTM

Rudiantara ingin ubah aturan main di penyiaran

10:17:35 | 09 Apr 2018
Rudiantara ingin ubah aturan main di penyiaran
Rudiantara(dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan keinginannya untuk mengubah sejumlah aturan main di industri penyiaran agar lebih sehat dan berkualitas.

Menurutnya, untuk mengubah aturan main tersebut maka peran dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus kembali ke khittahnya.

"Kembali ke khittah pemerintah apa? Dan KPI apa? Catatan kami saat ini sudah ada 2.637 izin lembaga penyiaran yang beroperasi. Televisi sekitar 1.100 dan radio sekitar 1.600. Itu semua termasuk LPS, TVRI, RRI dan LPK. Kalau KPI fokusnya di pengawasan konten, karena penyiaran itu industri konten," katanya seperti disiarkan laman Kominfo, belum lama  ini.

Diungkapkannya, saat ini Kominfo tengah melakukan kajian soal mempermudah perizinan penyiaran. "Tidak hanya melalui online, kalau perlu dikaji izin tak harus melalui frekuensi, kenapa harus melalui Kominfo, jika KPI bisa. Hal yang diributkan soal multipleksing, padahal penyiaran itu industri konten. Dan yang membuat Indonesia maju bukan frekuensi, tapi konten. Kenapa kok tidak KPI saja yang memberikan izin?," ungkapnya sembari menyebut hal itu tentu membutuhkan kajian dan landasan hukum yang disepakati Pemerintah dan DPR RI.

Mengutip arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menyatakan agar pemerintah mempermudah izin, Menteri Kominfo menegaskan alternatif perizinan di lembaga penyiaran sebagai industri konten.

"Presiden selalu ungkapkan Permudah izin, Kenapa dipersulit? Ini yang saya sedang saya pertimbangkan untuk berikan. Kalau PP (Peraturan Pemerintah berkaitan dengan penyiaran) dilihat dulu nanti apa bisa? Kalau cukup Permen ya saya yang buat. Kalau bisa (lembaga) yang memberikan izin bertanggung jawab pula atas pengawasan konten," jelasnya.

Ditambahkannya,  ada desakan Komisi I DPR RI agar Kominfo meningkatkan kontribusi dari sektor penyiaran. "Kalau dari soal frekuensi, Tahun 2017 ada PNBP lebih dari Rp20 Triliun dari Sektor Kominfo. Untuk penyiaran memberikan kontribusi sekitar Rp102 Miliar, itu sekitar 0,5%. Dengan rincian Rp92 miliar dari TV dan Rp10 miliar dari radio," ungkapnya seraya menyatakan jika izin penyiaran dikelola KPI pun tidak masalah asalkan sudah ada koordinasi dengan lembaga legislasi lainnya, terutama DPR RI.

Revisi UU Penyiaran
Mengenai Revisi atas Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran, Menteri Kominfo menegaskan perhatian pemerintah bukan semata pada aspek teknis multipleksing saja.

Perhatian pemerintah adalah dampak lanjutan dari penataan penyiaran di Indonesia. Mengutip hasil kajian, ada peluang 100 ribu aktivitas bisnis, ada potensi  penambahan 230 ribu lapangan pekerjaan jika kebijakan Analog Switch Off (ASO) dalam dunia penyiaran dilakukan pada tahun 2020.  

“Ini present value yang bisa didapat Indonesia sekira Rp 5,5 T bahkan ada Rp 70 Triliun PNPB ke pemerintah. Belum lagi future value dalam 7 tahun  ke depan bisa mencapai US$ 39,9 miliar kontribusi ke GDP Indonesia," jelasnya.  

Dikatakannya, Indonesia juga didesak negara tetangga untuk segera menyelesaikan ASO. "Malaysia dan Filipina meminta segera Indonesia bergerak, karena mereka tidak bisa melakukan ASO kalau Indonesia belum," ungkapnya.

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai revisi atas UU 32/2002 tentang Penyiaran sudah layak untuk dilakukan.

"Itu sudah enam belas tahun, UU 32/2002 lahirnya penuh dengan kontroversi. Ini merupakan salah satu UU yang tidak diteken oleh Presiden waktu itu. Salah satu kelemahan UU itu adalah penyebutan aturan soal Peraturan Pemerintah yang menyertakan KPI sebagai lembaga independen," katanya.

Prof. Jimly menilai ada tiga hal yang perlu dikendalikan negara yaitu pasar, politik dan media. "Ketiga hal itu sudah bergerak ke arah pasar bebas. Oleh karena itu perlu dikendalikan. Makanya di pasar atau bisnis ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di politik ada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, sementara kalau media ya KPI ini," jelasnya.

Dalam pandangan Jimly Asshidiqie, jika melihat kepentingan jangka panjang, keberadaan keempat kuasi pengatur itu harus diperkuat. "Harus diperkuat dan mesti setara. Kalau punya fungsi regulatory ya harus diatur, atau fungsi kuasi ajudikasi agar pemerintah tidak perlu bikin repot. Koordinasinya (KPI) dengan pemerintah, mereka independen utuk mengontrol industri," katanya.(wn)

telkom xsight
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma
telkom solution travel