telkomsel halo
finnet KTM

Revisi PP PSTE tak bisa semena-mena

10:15:01 | 15 Nov 2018
Revisi PP PSTE tak bisa semena-mena
Teguh Prasetya.(dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) – Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mengingatkan pemerintah untuk tidak mengedepankan arogansi dalam revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), khususnya mengenai rencana perubahan terhadap beberapa pasal yang berdampak relaksasi atau mengendorkan terhadap keharusan data berada di wilayah Indonesia (data localization).

“Revisi PP PSTE dengan melakukan klasifikasi data tidak  bisa semena-mena tanpa ada acuan Undang-undang yang jelas. Jadi, sebaiknya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hentikan upaya menggolkan revisi PP PSTE yang berisikan relaksasi penempatan data itu karena tak jelas acuan Undang-undang mana yang menjadi pijakan,” tegas Ketua Bidang Industri 4.0 Mastel Teguh Prasetya di Jakarta, Kamis (15/11).

Ditegaskannya, Indonesia memerlukan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi terlebih dulu sebelum ingin mengatur lebih detail soal penempatan data. 

“Revisi PP PSTE dengan klasifikasi data kalau tak mengacu UU itu bahaya. Misal UU Kesehatan tidak boleh bertentangan terhadap klasifikasi data pribadi yang boleh dishare atau tidak, begitu juga dengan data kependudukan yang menjadi hak asasi manusia. Makanya perlu ada UU PDP dulu sebagai acuan,” tukasnya.

Jangan Parsial
Direktur Eksekutif Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) Arki Rifazka menambahkan jika ada yang beralasan  lokalisasi data tidak berhubungan dengan privasi dan keamanan data tetapi berhubungan dengan yurisdiksi itu sangat aneh dan membingungkan.

Selain itu, opini yang dikembangkan itu contradictio in terminis (kontradiktif dalam dirinya sendiri) karena beberapa hal.

Pertama, satu yurisdiksi bekerja dalam kerangka hukum tertentu yang mengatur banyak hal termasuk di antaranya ialah keamanan dan privasi data baik yang bersifat fisik maupun digital. 

Kedua, isu kedaulatan tidak bisa dipahami secara parsial tetapi komprehensif karena kedaulatan pada hakekatnya ialah kekuasaan atau otoritas tertinggi atas apapun tidak terkecuali perlindungan warga negara.

Ketiga, Indonesia menggunakan sistem hukum kontinental yang berbeda dengan sistem hukum common law  yang dianut sebagian besar negara di region Asia Tenggara khususnya negara dalam sistem persemakmuran ( commonwealth). Akibatnya, negara tetangga tidak memiliki kewajiban dan mekanisme hukum yang sama dengan Indonesia dalam hal keamanan serta privasi data.

Keempat, lokalisasi pusat data bukan hanya soal kemudahan akses dalam proses hukum tetapi bagian dari kedaulatan negara atas warganya. Warga negara membayar pajak misalnya bukan hanya untuk menjamin keamanan fisik tetapi juga non-fisik termasuk di antaranya data digital mengenai warga negara. (Baca: Finalisasi RPP PSTE)

“Karena itu, jaminan keamanan harus menjadi kemampuan negara memproteksi data serta lalu lintasnya. Posisi MASTEL dalam konferensi pers 6 November 2018 lalu sudah tepat, khususnya terkait argumen tentang belum adanya UU isu perlindungan data warga negara serta penduduk. Selain itu, hukum berlaku dalam teritori tertentu,” tegasnya. (Baca: Mastel dan Revisi PP PSTE)

Sebelumnya, Mastel meminta penundaan pengesahan draft revisi PP PSTE karena Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. (Baca: Klasifikasi data)

Rencana pemerintah untuk melakukan klasifikasi data dianggap menggadaikan kedaulatan digital bangsa dan sulit diimplementasikan di lapangan.(dn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma