blanja 2019
telkomsel halo

Revisi PP PSTE sebuah kemunduran bagi Indonesia

08:57:34 | 20 Dec 2018
Revisi PP PSTE sebuah kemunduran bagi Indonesia
telkomsat
JAKARTA (IndoTelko) - Rencana Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk merevisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dengan memasukkan agenda relaksasi lokalisasi data dianggap sebagai sebuah kemunduran.

"Bagi kami ini (wacana relaksasi lokalisasi data) sebuah kemunduran. Negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam meniru isi PP PSTE soal kewajiban penempatan data center, kenapa kita malah berubah," sesal SVP Business Data Center Telkomsigma Sukoco Halim, kemarin.

Menurutnya, sebenarnya ada beberapa pemicu pemain global datang ke Indonesia. "Pemicu pertama kita punya pasar besar dan mereka ingin melayani pelanggan lebih dekat dengan bagun data center di Indonesia. Nah, kita kan perkuat dengan ada regulasi di PP PSTE, jadi itu sudah kombinasi bagus," katanya.

Senior Director Business Development South Asia Uptime Institute, Patrick Chan, mengatakan bahwa saat ini banyak negara di Asia yang mencoba membuat peraturan soal penempatan data karena menyadari hal itu strategis.

"Beberapa negara seperti di Thailand tidak memperbolehkan data mereka keluar karena sensitif sehingga mereka membuat banyak regulasi. Malaysia, sektor finansial tahun depan juga melarang data di luar negeri," jelasnya. (Baca: Vietnam taklukkan Google)

Menurutnya, semua regulasi yang dibuat oleh perusahaan dan pemerintah di berbagai negara juga mementingkan konsumen mereka. "Menempatkan data di lokal akan lebih baik apalagi jika perusahaan penyedia data center di dalam negeri sudah mampu menyediakan standar internasional," pungkasnya.

Sebelumnya, soal penempatan data center, dalam PP PSTE dengan tegas dinyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, pelindungan dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

Masa transisi diberikan selama lima tahun (Sejak 2012) oleh pemerintah agar OTT menyiapkan infrastruktur untuk menjalankan regulasi ini.

Namun, perkembangan terakhir bukannya menegakkan regulasi, pemerintah Indonesia malah menggulirkan draft Revisi PP PSTE.

Dalam draft revisi PP PSTE, pemerintah mengambil langkah terobosan mengatur Klasifikasi Data Elektronik (KDE).

Pengaturan itu dibutuhkan untuk memperjelas subjek hukum tata kelola data elektronik, yang meliputi pemilik, pengendali, dan pemroses data elektronik.

Perubahan yang diusulkan Pengaturan Lokalisasi Data Berdasarkan Pendekatan Klasifikasi Data, yaitu Data Elektronik Strategis, Tinggi dan Rendah.

Banyak pihak menilai wacana relaksasi yang digulirkan pemerintah melupakan isu strategis yakni kedaulatan nasional yang bisa terancam di era digital jika terjadi relaksasi dalam aturan penempatan data. (Baca: Penolakan revisi PP PSTE)

Bahkan sejumlah asosiasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)menduga ada titipan asing dalam mengubah aturan itu.  (Baca: Revisi PP PSTE titipan asing) 

Isu titipan asing ini menguat karena pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mengkaji ulang (review) kelayakan Indonesia untuk dapat terus menerima fasilitas pengurangan/ pembebasan bea masuk melalui skema Generalized System of Preferences (GSP).

Keputusan akhir review ini diyakini bisa dirilis oleh Gedung Putih pada medio Oktober-November, namun hingga kini belum ada kepastian.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani menjelaskan, setidaknya ada tiga isu di luar perdagangan yang menjadi perhatian pemerintah AS terkait GSP.

Isu itu, adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional/ National Pyment Gateway (GPN) serta kebijakan soal penempatan pusat data (data center localization).

Kedua isu terakhir dibahas dalam review terkait akses pasar RI (market access), yang dimasukkan oleh pemerintah di awal tahun ini.

Hingga saat ini US Trade Representatives masih belum mengeluarkan rekomendasi kepda Presiden Donald Trump tentang kelayakan (eligibility) Indonesia untuk terus menerima fasilitas GSP berdasarkan review terkait akses pasar.

Angkasa Pura 2
USTR akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi (high level meeting) dengan delegasi RI sebelum memberikan putusan akhir kelayakan Indonesia untuk tetap menerima fasilitas GSP.(dn)

telkom sigma
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma