telkomsel halo
finnet KTM

Bandingkan revisi PP PSTE dengan tunggakan BHP frekuensi, Asosiasi: Kominfo tak adil!

10:52:00 | 26 Nov 2018
Bandingkan revisi PP PSTE dengan tunggakan BHP frekuensi, Asosiasi: Kominfo tak adil!
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Sejumlah asosiasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang selama ini dikenal bersuara keras menentang draft revisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) terus menyuarakan penolakannya terhadap rencana pemerintah melakukan relaksasi lokalisasi data.

Kali ini, asoisasi yang terdiri atas Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO), Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), dan Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki) itu mengeluarkan pernyataan bersama lumayan keras terhadap pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menjadi inisiator dari revisi  PP PSTE.

Dalam pernyataan bersamanya, disorot perihal perbedaan perlakuan Kominfo terhadap kewajiban penempatan data center harus di Indonesia sesuai PP PSTE dengan akomodatifnya Menkominfo Rudiantara dalam menghadapi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dari tiga operator Broadband Wireless Access (BWA) yang berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah. (Baca: Kasus BWA)

Menurut salah satu anggota Pernyataan Bersama Sylvia W Sumarlin dari FTII menegaskan rasa ketidakadilan tengah diperlihatkan Kominfo terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang TIK dengan tidak memberikan ruang perubahan dalam draft revisi PP PSTE, terutama soal relaksasi data, namun bersikap lunak terhadap tunggakan BHP dari tiga operator BWA yang sudah menggunakan alokasi sumber daya alam terbatas namun tak membayar kewajibannya.

"Dalam kasus operator BWA nunggak, saya melihat pejabat Kominfo bisa berkompromi. Padahal jelas jika mengacu ke aturan tak ada ruang untuk permohonan penundaan, pengangsuran maupun penjadwalan. Tetapi yang ditunjukkan Pak Menteri ke publik terlihat beliau akomodatif walau terkesan mengabaikan kebijakan sendiri yang kadung sudah mengancam akan mencabut ijin frekuensi," kata wanita yang akrab disapa Efie itu dalam pernyataan bersama (26/11).

Efie membandingkan sikap pemerintah kala berhadapan dengan sejumlah organisasi yang menolak relaksasi lokalisasi data dalam draft revisi PP PSTE dimana Menkominfo hingga Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) seperti tak ada kata "mundur" padahal argumentasi yang diberikan untuk mempertahankan adanya relaksasi data itu lemah.

"Kami bisa berikan analisa soal negara berpotensi merugi Rp85,2 triliun apabila mengabaikan keberadaan pusat data di Indonesia. Bahkan, kami bisa buktikan sudah ada investasi selama lima tahun terakhir senilai US$450 juta karena adanya PP PSTE. Belum lagi bicara kedaulatan digital, semua argumen pemerintah bisa kami mentahkan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia Alex Budiyanto meragukan investasi akan datang di sektor data center dan juga TIK jika keran relaksasi dibuka. 

"Bagaimana mungkin dengan memperbolehkan selain data strategis dikelola, diproses dan disimpan di luar wilayah Indonesia tanpa ada kewajiban menyimpan data tersebut di wilayah Indonesia akan bisa mendatangkan investasi? Yang ada malah mereka tidak akan jadi berinvestasi di Indonesia dan ini akan sangat merugikan Indonesia," tegasnya.

Ketua Umum Aspiluki Djarot Subiantoro menilai pihak yang menyusun draft revisi PP PSTE tak menimbang aturan yang sudah ada seperti Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang diundangkan sejak 1 Desember 2016.

Dalam Permenkominfo itu di Pasal 17 ayat 1 dinyatakan Pusat Data (Data Center) dan Pusat pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang digunakan untuk perlindungan data pribadi wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

"Pasti yang bikin draft revisi PP PSTE beda tim dengan bikin Permen Data Pribadi. Kalau sama tak mungkin blunder gini. Ini juga membantah argumen Pak Menteri dan Dirjen Aptika soal lokalisasi data itu tak bisa dijalankan, lha dia bikin aturan 2016 masih semangat soal lokalisasi data, kenapa sekarang berubah?" tanyanya.

Seperti diketahui, Kominfo telah menuntaskan pekerjaan untuk menyiapkan draft revisi PP PSTE. Kominfo dalam draft revisi PP PSTE mengubah kebijakan tersebut dengan mengambil langkah terobosan mengatur Klasifikasi Data Elektronik (KDE).

Pengaturan itu dibutuhkan untuk memperjelas subjek hukum tata kelola data elektronik, yang meliputi pemilik, pengendali, dan pemroses data elektronik. (baca: Gaduh Revisi PP PSTE)

Perubahan yang diusulkan Pengaturan Lokalisasi Data Berdasarkan Pendekatan Klasifikasi Data, yaitu Data Elektronik Strategis, Tinggi dan Rendah.

Sejumlah asosiasi menolak keras ide relaksasi ini dan mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Pratikno pada 30 Oktober 2018 untuk meminta penundaan pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah PSTE itu.

Pihak yang menolak menilai rencana pemerintah melakukan revisi PP 82/2012 merupakan suatu kemunduran karena akan menghambat perkembangan Ekosistem Industri Digital di Indonesia.(id)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma