telkomsel halo
finnet KTM

Revisi PP PSTE karena tekanan AS, IDPRO: Harus dilawan!

10:01:00 | 25 Okt 2018
Revisi PP PSTE karena tekanan AS, IDPRO: Harus dilawan!
Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO) Kalamullah Ramli (dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO) angkat suara terkait terkuaknya tujuan dari revisi terhadap Peraturan Pemerintah  No.82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang tak bisa dilepaskan dari tekanan Amerika Serikat (AS).

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di sejumlah media online yang menyatakan tujuan revisi PP PSTE ternyata terkait dengan  hasil evaluasi yang dilakukan Amerika Serikat mengenai kelayakan Indonesia sebagai negara penerima fasilitas Generalized System of Preference (GSP) yang akan diumumkan pada November 2018.

GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang diberikan AS untuk membantu perekonomian Indonesia dalam wujud manfaat pemotongan bea masuk impor.

Mendag Enggar kepada media menyatakan proses evaluasi itu masih terkendala Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

"Kalau saya baca pernyataan pejabat pemerintah itu yang dipermasalahkan soal kewajiban perusahaan digital asing menempatkan pusat datanya di Tanah Air. Isu yang disinggung data center, bukan data protection.  Kenapa negara ini tidak object (keberatan) dengan Europe General Data Protection Regulation (GDPR), atau US Cloud Act, Patriot Act, dan Safe Harbour, atau kebijakan lokalisasi data oleh pemerintah India, seperti yang mereka tentang terhadap PP 82/2012 Indonesia? Semua regulasi itu membuat data jadi penting di negara mereka, membuat data center business di sana bagus," ungkap Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO) Kalamullah Ramli kepada IndoTelko, Rabu (25/10).

Menurutnya, adanya keinginan mengubah regulasi dari pihak asing itu harusnya membuat semua elemen bangsa tergugah untuk melawan.

"Rasa kebangsaan kita sekarang justru tergugah. Kita, kalau punya pride, mestinya tidak suka ditekan. Hal yang kami rasakan saat ini, cara dan alasan pemerintah tersebut tidak menginspirasi dan tidak menampakkan percaya diri, sehingga malah menjadi rem bagi laju pertumbuhan industri dan ekonomi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam negeri," tegasnya.

Diingatkannya, nilai data di masa sekarang dan mendatang itu sangat tinggi. "Siapa yang menguasai data, akan menguasai dunia. Hendaknya kita bisa membangun nation awareness yang kuat tentang isu ini," tegasnya.

Seperti diketahui, sejak wacana perubahan revisi PP PSTE digulirkan, Kominfo tak pernah menyinggung perihal adanya tuntutan dari AS.

Isu yang diapungkan Menkominfo Rudiantara selalu tentang tren teknologi yang arahnya ke adopsi cloud computing dan memberikan kemudahan bagi startup memulai bisnisnya. (Baca: Kisruh aturan data center)

Dalam revisi PP PSTE dimasukkan isu klasifikasi data yang wajib ditaruh di Indonesia ketimbang mewajibkan penempatan data center di tanah air.

Salah satu pasal yang ingin diubah adalah Pasal 17 yang menyatakan: Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, pelindungan dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

Sayangnya, aturan yang ada di Pasal 17 PP PSTE itu tak pernah dijalankan sejak regulasi ini diundangkan pada 2012 lalu. Padahal jika merujuk ke aturan, pada Oktober 2017 harusnya beleid ini ditegakkan. Namun karena ada wacana untuk revisi, maka implementasi aturan ditunda.

Dalam diskusi soal revisi PP PSTE,  Kominfo menyebutkan bahwa hanya data dengan klasifikasi tertentu yang wajib ditaruh di Indonesia. (Baca: revisi PP PSTE)

Adanya wacana revisi ini menjadikan pembina beberapa sektor mengkaji mengubah aturannya soal penempatan data center. Selama ini PP PSTE selalu menjadi acuan dalam pembuatan regulasi teknis bagi pembina sektor, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lembaga keuangan.

OJK mengatur mengenai pemindahan pusat data bank asing ke Indonesia dalam POJK No 38 /POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan IT oleh bank umum.

Kabarnya OJK mengkaji relaksasi pemindahan pusat data bank asing ke Indonesia. Nantinya akan ada beberapa poin revisi aturan pemindahan pusat data bank asing ke Indonesia.

Pertama, kriteria data bank asing mana yang harus ditempatkan di Indonesia (onshore) mana yang boleh ditempatkan di negara asal bank asing tersebut (offshore). Menurut OJK data yang strategis dan rahasia harus ditempatkan di dalam negeri.

Isu beredar, sebagai pengganti kewajiban pemindahan pusat data di dalam negeri, regulator memberi opsi ke bank asing untuk memakai cloud storage.(dn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma