telkomsel halo
finnet KTM

PP PSTE direvisi, kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri

08:17:00 | 22 Nov 2018
PP PSTE direvisi, kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri
Ketua Umum Mastel Kristiono (kanan) dan Menkominfo Rudiantara dalam sebuah acara.(dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) kembali mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dengan rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 (PP No. 82/2012) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) terutama soal relaksasi lokalisasi data karena bisa membuat kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.

"Saya kembali mengingatkan pemerintah soal lokalisasi data yang mau diubah dalam revisi PP PSTE. Jika terus dipaksakan relaksasi lokalisasi data, maka kekayaan kita akan mengalir ke luar negeri. Data itu adalah "the next oil", kalau dibiarkan ditempatkan di luar artinya kita membiarkan harta itu ke luar Indonesia," tegas Ketua Umum MASTEL Kristiono di Jakarta, Rabu (21/11).

Diingatkannya, pemanfaatan Big Data yang disertai kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun industri, dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan.

Mengutip Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo bahwa pemanfaatan big data yang tepat dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Data ini disampaikan dalam seminar “Globalisasi Digital: Optimalisasi Pemanfaatan Big Data untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi” pada Rabu (9/8), di Jakarta.

Revisi PP 82 yang memberi kelonggaran Big Data dibolehkan berada di luar Indonesia sangat bertentangan dengan semangat pemanfaatan Big Data untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Diungkapkannya, tak hanya secara filosofi "kekayaan" lari ke luar negeri, tetapi secara potensi investasi berdasarkan hasil analisa studi internal MASTEL menunjukkan bahwa negara berpotensi merugi Rp 85,2 triliun apabila mengabaikan keberadaan pusat data di Indonesia.

Ditambahkannya, revisi PP PSTE jika direalisasikan tak sejalan dengan baru keluarnya Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang ingin memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday), relaksasi Daftar Negatif nvestasi (DNI), dan pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

Pelaksanaan paket kebijakan ke 16 ini dapat dipantau efektifitasnya apabila pusat data yang menyimpan data kegiatan online dari para pelaku usaha diharuskan berada di wilayah Indonesia, sehingga dapat diakses oleh pemerintah. Maka, dapat dipastikan bahwa rencana Pemerintah merevisi PP 82/2012 secara esensinya tidak mendukung Paket Kebijakan Pemerintah ke-16.

MASTEL pun menepis pandangan pesimistik bahwa Indonesia tidak memiliki kapasitas serta kapabilitas untuk menyediakan pusat data tier 4 (kualitas layanan terbaik) adalah tidak benar karena fakta menunjukkan bahwa Indonesia hingga awal tahun 2018 telah memiliki lima pusat data tier 4 yang merupakan hasil sertifikasi internasional sebuah lembaga asal AS (Uptime Institute).

Pepatah rumput tetangga lebih hijau nampaknya tidak berlaku dalam konteks ini karena negara tetangga seperti Singapura misalnya justru hanya memiliki satu pusat data tier 4 yang tersertifikasi secara internasional oleh Uptime Institute dan perlu diketahui bahwa pusat data tier 4 tersebut merupakan hasil pembangunan dan investasi dari anak perusahaan BUMN terkemuka di Indonesia. (Baca: Kisruh RPP PSTE)

Disarankannya, mengingat PP No. 82/2012 telah memasuki tahun keenam dan telah melampaui masa transisi yang ditetapkan dalam ketentuan peralihan. Sehingga seharusnya pemerintah melakukan pemberlakuan secara utuh, bukan mendorong revisi.

Pemerintah seharusnya mendorong penegakan aturan dan memperkuat beberapa substansi pengaturan yang akan makin mendorong kemajuan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia. (Baca: Ide lokalisasi data)

"MASTEL menilai rencana pemerintah melakukan revisi PP 82/2012 merupakan suatu kemunduran karena akan menghambat perkembangan Ekosistem Industri Digital di Indonesia.  Banyak negara berupaya untuk menguasai Big Data yang merupakan sumber daya nasional era ekonomi digital.Sungguh akan rugi besar jika Indonesia melalaikan keberadaan pusat data nasional ini," tutupnya. (Baca: Kerugian Revisi PP PSTE)

Seperti diketahui, dalam PP PSTE tegas dinyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, pelindungan dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

Sementara Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam draft revisi PP PSTE mengubah kebijakan tersebut dengan mengambil langkah terobosan mengatur Klasifikasi Data Elektronik (KDE).

Pengaturan itu dibutuhkan untuk memperjelas subjek hukum tata kelola data elektronik, yang meliputi pemilik, pengendali, dan pemroses data elektronik. (Baca: Perubahan PP PSTE)

Perubahan yang diusulkan Pengaturan Lokalisasi Data Berdasarkan Pendekatan Klasifikasi Data, yaitu Data Elektronik Strategis, Tinggi dan Rendah.(id)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma