telkomsel halo

Pemerintah didesak lakukan audit frekuensi

16:25:43 | 17 Okt 2018
Pemerintah didesak lakukan audit frekuensi
Seorang teknisi tengah memeriksa BTS milik operator seluler. Ketersediaan frekuensi dibutuhkan untuk layanan mobile broadband.(dok)
telkomtelstra januari - maret
YOGYAKARTA (IndoTelko) - Center For Indonesian Telecommunication Regulation Study (CITRUS) mendesak pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan audit frekuensi agar sumber daya alam tersebut bisa dioptimalkan bagi ekonomi bangsa

"Selama ini selalu kita dengar komentar pejabat tentang spektrum frekuensi sudah praktis habis. Ini patut dipertanyakan. Sementara, kebutuhan spektrum frekuensi akan terus meningkat sesuai pertumbuhan industri layanan wireless broadband communications dan broadband internet di tanah air," kata Ketua Departemen Hukum Argaria Fakultas Hukum UGM yang juga anggota CITRUS Dr. Jur. Any Anjarwati, S.H., M.Jur dalam seminar Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio sebagai Guidelines Perumusan UU Spektrum Frekuensi di Kampus UGM, Yogyakarta, Rabu (17/10).

Direktur CITRUS Asmiati Rasyid menduga banyaknya pemain global yang bermain di layanan mobile broadband menjadikan isu "kekurangan" frekuensi ini akan terus dimainkan guna menguasai sektor ekonomi digital lokal.

"Jika dilakukan audit, spektrum frekuensi bisa dijadikan “bargaining power” pemerintah dalam memfasilitasi dan mengendalikan global industry players agar adanya balancing of interests antara kepentingan pemain dengan kepentingan publik. Tanpa spektrum frekuensi mereka tidak bisa ekspansi bisnis dan menjual produk-produk tekonologi industri mereka di negara kita," sarannya.

Ekonom yang juga salah satu pendiri CITRUS Faisal Basri menambahkan, Teknologi Informasi (TI) bisa menjadi nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. "TI bisa menjadi added value dan itu sudah terbukti. Kalau kita bisa optimalkan spektrum frekuensi tentu akan bikin kencang perekonomian," katanya.

Sayangnya, lanjutnya, spektrum frekuensi yang merupakan aset bangsa di ruang udara dan di ruang angkasa di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, yang tak terlihat dan tak pernah akan habis sepanjang masa (re-newable), meskipun ketersediaanya terbatas tetapi re-useable (dapat dipergunakan kembali pada jarak geografis tertentu) belum dilihat secara strategis oleh pemerintah.

"Kita belum mengatur dasar kebijakan Spektrum Frekuensi atau belum memiliki UU Spektrum Frekuensi. Sedangkan UU Telekomunikasi No. 36/1999 dan PP No. 53/2000 dinilai tidak mampu menjamin pengelolaan spektrum frekuensi lintas kementrian," ulas Asmiati.

Kewajiban
Menurut Asmiati, jika UU Spektrum Frekuensi hadir dan Badan Spektrum Frekuensi Nasional dibentuk maka audit spektrum frekuensi merupakan salah satu kewajiban yang akan dilakukannya secara regular.

"Mengingat ketersediaan spektrum frekuensi sudah praktis habis, maka audit penggunaan alokasi spektrum frekuensi <10GHz perlu segera dilakukan untuk mengetahui berapa persen yang sudah dialokasikan untuk Hankamnas, layanan publik non-komersial dan layanan publik komersial," katanya.

Dikatakannya, dari hasil audit akan ketahuan penggunaan frekuensi sudah efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Termasuk, alokasi spektrum untuk Penyedia Jasa Internet (PJI) yang dikategorikan un-licensed dan juga alokasi spektrum untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Terbatas dan point to point seperti yang disebut dalam Pasal 22 PP No. 53/2000.

"Jangan-jangan masih banyak spektrum yang dialokasikan tapi belum dipergunakan (hoarding)," paparnya.

Menurutnya, sampai sekarang terkesan begitu kuatnya resistensi pemerintah, terutama Kominfo  untuk dibentuknya UU Spektrum Frekuensi dan Badan Spektrum Nasional.

Malahan Menkominfo Rudiantara pernah menyampaikan kepada CITRUS, pengelolaan spektrum frekuensi cukup di KeMenko Ekuin atau Bappenas. "Yang patut diwaspadai, jangan sampai UU dan Badan Spektrum Nasional dibuat justru sesuai pesanan dan kepentingan para pemain swasta dan asing. Perlu dikawal ketat," tegasnya.

Asal tahu saja, di Indonesia, isu frekuensi menjadi hal strategis dalam mengembangkan mobile broadband yang hanya memiliki sekitar 425 MHz bandwidth efektif dimana distribusinya tak seimbang dan munculnya radio komersial layanan broadcasting yang menyebabkan berkurangnya sumberdaya frekuensi untuk broadband.(dn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
H_300x250.png
More Stories
telkom sigma
Kerjasama CSI