telkomsel halo

Mastel desak revisi PP PSTE ditunda

18:56:35 | 06 Nov 2018
Mastel desak revisi PP PSTE ditunda
Ketua Umum Mastel Kristiono membacakan pernyataan organisasinya terhadap revisi PP PSTE.(dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendesak pemerintah untuk menunda revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), khususnya mengenai rencana perubahan terhadap beberapa pasal yang berdampak relaksasi atau mengendorkan terhadap keharusan data berada di wilayah Indonesia (data localization).

"Relaksasi terhadap keharusan lokalisasi data dapat berdampak sistemik pada IPOLEKSOSBUD HANKAM Indonesia di era ekonomi data. Mengingat saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan data," tegas Ketua Umum Mastel Kristiono di Jakarta Selasa (6/11).

Ditegaskannya, penundaan tersebut harus dilakukan sampai dengan disahkannya Undang-undang terkait Perlindungan Data, yang saat ini sudah dimasukkan dalam Program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2019.

Dikatakannya, saat ini di industri telematika nasional terjadi perdebatan mengenai perlu tidaknya dilakukan perubahan atas regulasi yang mewajibkan lokalisasi data tidak cukup sekedar mempertimbangkan aspek teknis dan keamanan, namun harus mengintegrasikan perspektif yang lebih luas termasuk aspek kedaulatan, pertumbuhan industri nasional, perlindungan data, dampak sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Apalagi, kondisi global sampai tahun 2018, negara-negara di dunia masih terbagi menjadi dua bagian besar antara yang setuju dengan lokalisasi data, dan yang tidak setuju.

"Isunya bukan saja masalah teknis, tapi juga berkaitan dengan perlunya ditemukan keseimbangan (balancing) antara dorongan kebutuhan untuk menjadi lebih berintegrasi dengan masyarakat transnasional global secara digital di satu sisi, dengan hak pemerintah untuk memiliki kendali atas wilayah teritorinya termasuk cyber, juga untuk perlindungan masyarakat dan industri domestik nasional di sisi lainnya," ulasnya.

Strategis
Diingatkannya, saat ini data secara universal telah dianggap sebagai kunci ekonomi terpenting di era masyarakat digital (digital society), bahkan disebut sebagai the new oil. Kebijakan terkait data juga dapat menentukan pada seberapa besar potensi kue ekonomi yang akan diperoleh Indonesia.

Relaksasi terhadap kebijakan lokalisasi data pada kondisi belum adanya undang-undang terkait perlindungan data, perlu diperhitungkan secara sangat cermat dan hati-hati terhadap potensi dampaknya.

Pengaturan data tidak cukup hanya membatasi pada isu lokalisasi data, namun juga berkaitan dengan kepemilikan data, hak untuk mengakses data, kendali atas data, dan pemanfaatan untuk kepentingan nasional.

"Sejalan dengan pembahasan undang-undang yang terkait dengan perlindungan data, Mastel mengharapkan sikap yang diambil Pemerintah terkait hal tersebut menjadi lebih jelas dan tegas," katanya.

Diharapkannya, usulan perubahan terhadap PP 82/2012 khusus terkait kebijakan lokalisasi data, didahului dengan evaluasi yang mendalam, menyeluruh dan transparan terhadap efektivitas implementasi terhadap regulasi eksisting setelah berjalan beberapa tahun, termasuk aspek enforcement (pengawasan dan pengendalian).

Sebelumnya, Mastel telah mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Pratikno pada 30 Oktober 2018 untuk memberikan masukan terhadap draft revisi PP PSTE yang dibuat oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kominfo mengharapkan draft tersebut segera ditandatangani presiden sebelum akhir tahun ini. (Baca: Kisruh PP PSTE)

Draft tersebut menimbulkan kontroversi selama seminggu belakangan karena adanya pengklasifikasian data elektronik yang membuat penempatan data tak harus di Indonesia.

Sumber IndoTelko mengatakan, akan ada pertemuan antara Kominfo dengan perwakilan pelaku usaha pada Rabu (7/11) untuk membahas perbedaan memandang draft tersebut.(dn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
H_300x250.png
More Stories
telkom sigma
Kerjasama CSI