blanja 2019
telkomsel halo
finnet KTM

Kominfo masih ngotot revisi PP PSTE, Mastel kembali kirim surat ke Mensesneg

09:28:46 | 28 Dec 2018
Kominfo masih ngotot revisi PP PSTE, Mastel kembali kirim surat ke Mensesneg
Ketum Mastel Kristiono.(dok)
telkomsat
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) kembali menyurati Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Pratikno terkait revisi PP No. 82 Tahun 2012 (PP PSTE).

Dalam surat No. : 088/MASTEL-KU/XII/2018, tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani Ketum Mastel Kristiono itu sepertinya organisasi yang menaungi ratusan asosiasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) itu "gerah" dengan aksi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo RI dalam mempertahankan konsep perubahan PP 82 tahun 2012 di tengah keberatan dari para pihak.

Kabar tersiar, beberapa waktu lalu Ditjen Aptika mengumpulkan beberapa asoasiasi yang dianggap "mendukung" draft revisi PP PSTE yang berisikan relaksasi lokalisasi data agar bisa disahkan Presiden jelang tutup 2018.

MASTEL sendiri sudah pernah mengirimkan surat ke Mensesneg pada tanggal 30 Oktober 2018 No. 066/MASTEL-KU/X/2018 terkait dengan revisi PP PSTE.

Dalam surat terbarunya, MASTEL mengingatkan Presiden RI telah menyampaikan bahwa Indonesia harus bersiap menyongsong era Revolusi Industri 4.0 dan berupaya untuk mengambil peluang sebanyak mungkin.

Menteri Perindustrian RI pun telah mencanangkan program nasional “Making Indonesia 4.0” dalam rangka menindak-lanjuti arahan Presiden tersebut di atas.

Revolusi Industri 4.0 atau Industri 4.0 terjadi karena terhubungnya semua hal melalui internet of thing & internet of everything (IoT/IoE), yang di dalamnya mengalir Big Data; yang kemudian membuka ruang untuk penerapan Artificial Intelligence (AI), beragam Sensors & Actuators, 3D printing, virtual/augmented reality (VR/AR), dsb.

"Data adalah aliran darah di dalam ekosistem industri 4.0, maka Big Data adalah sumber daya yang sangat berharga di dalam era ekonomi digital Indonesia ke depan. Oleh karena itu, Negara perlu bersikap bahwa Data yang mengalir di dalam jaringan internet Indonesia adalah sumber daya nasional yang harus dikuasai oleh negara Republik Indonesia," tegas Mastel dalam surat resminya itu.

Menurut Mastel, dengan memiliki Big Data, Indonesia dapat melakukan data analytic antara lain market-review, product-review, consumer behavior, mapping mobilitas, mapping daya beli, sebaran geografis/ gender/komunitas umur/kota tujuan, pemetaan potensi/minat, dan beragam analisa untuk kepentingan negara. Semua data (rekam jejak kegiatan online) adalah sangat penting bagi pembangunan Indonesia ke depan.

"Maka dari gambaran ini, seharusnya dapat dipahami bahwa Data adalah penggerak industri 4.0 Indonesia," jelas Mastel.

Mastel mengingatkan, membiarkan Big Data Indonesia dikuasai oleh negara lain akan menjadi sebab lepasnya sumber daya nasional yang sangat penting. Indonesia akan tidak memiliki daya untuk menuju Indonesia 4.0. Hal ini tentu akan sangat tidak sejalan dengan arahan Presiden RI dan akan sangat merugikan negara RI dalam semua aspek Ipoleksosbud Hankam dan aspek Kedaulatan/Kemandirian Indonesia.

De facto saat ini telah ada beberapa platform global yang menghimpun data dari wilayah Republik Indonesia dan telah mendapatkan keuntungan ekonomi dari wilayah NKRI. Tentu akan cukup berat tantangan untuk dapat menguasai data-data yang terlanjur berada di luar Indonesia. (Baca: menjual Data)

Namun demikian, mengingat masa depan industri dan ekonomi Indonesia akan sangat bergantung kepada adanya Big Data Indonesia, maka segala daya upaya harus terus dicurahkan untuk mendapatkannya; bukan justru melepasnya dengan alasan tidak mampu atau alasan apapun. (Baca: Kisruh revisi PP PSTE)

MASTEL meminta kepada Pemerintah untuk mengupayakan secara maksimal agar data- data yang terjadi di dalam kegiatan online rakyat dan/atau masyarakat di Indonesia harus berada di wilayah Indonesia dan Pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkannya. (Baca: revisi PP PSTE)

MASTEL meminta Pemerintah untuk menghapus pasal klasifikasi data di dalam draft Rancangan Perubahan PP No. 82 tahun 2012 karena semua data adalah sangat penting bagi Indonesia sebagai aset nasional.

MASTEL meminta Pemerintah agar revisi PP No. 82 tahun 2012 justru memperkuat pasal-pasal perlindungan data sebagai sumber daya nasional yang sangat penting dan pasal penegakan hukumnya sedemikian rupa sehingga regulator dan aparat penegak hukum menjadi lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya.

Sebelumnya, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku masih menunggu pengesahan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) agar bisa lebih optimal membangun ekosistem ekonomi digital.(id)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma
Financial Analysis
Kinerja Telkomsat terus melesat