telkomsel halo

Kominfo uji kelayakan IDE Hub

11:30:38 | 12 Jul 2018
Kominfo uji kelayakan IDE Hub
Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang PMO dan Ekonomi Digital, Lis Sutjiati.(dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini tengah melakukan uji kelayakan inisiasi Inclusive Digital Economy (IDE) Hub yang digagas negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia).

IDE Hub sebuah portal yang dirancang untuk memberikan akses dan berbagi inisiatif pemanfaatan teknologi digital bagi pemerintah dan kepala negara di seluruh dunia dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

“Yang kami lakukan adalah ini suatu sistem dimana kita bisa memproses bisnis model-bisnis model tentang pemanfaatan digitalisasi. (Pengujian) Fine tune mulai dari MIKTA dulu, kemudian nanti G20 dan seluruh dunia yang (diharapkan) memberikan impact positif terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi," jelas Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang PMO dan Ekonomi Digital, Lis Sutjiati, kemarin.

Menurutnya, IDE Hub merupakan kurasi atas studi kasus tentang tahapan adopsi inisiatif digitalisasi yang memiliki dampak siginifikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Dicontohkannya, salah satunya dengan menyajikan bagaimana keberadaan GO-JEK yang bisa membuka akses terhadap kegiatan ekonomi masyarakat melalui aplikasi digital.

"Kalau memang ternyata bisa memberikan penurunan kesenjangan ekonomi, kita rekomendasikan kepada negara-negara lain yang ingin kesenjangan sosialnya juga menurun,” katanya.

Ditambahkannya, ketika saat ini masuk ke era digitalisasi membuka peluang pemanfaatan teknologi digital untuk menekan kesedengan kehadiran bahwa sekarang sudah masuk ke era digitalisasi.

“Dari studi yang dilakukan di Indonesia, kita menganalisa bahwa unicorn Indonesia mempunyai dampak ekonomi sosial yang luar biasa. Setelah kita analisa lagi ternyata bisnis-bisnis model digital economy itu terbukti dapat memberikan kontribusi untuk menurunkan kesenjangan ekonomi ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut Lis jelaskan bahwa bisnis model yang dimaksud adalah bisnis model yang inovatif yang bisa menciptakan sharing economy yang bisa diakses.

“Contohnya dengan market place dapat membuka toko online seperti tokopedia dan buka lapak, dalam waktu dua hingga tiga tahun saja sudah ada merchant mereka sekitar 3000 kecamatan di Indonesia. Contoh lain yaitu Grab atau Uber, dulu kalau bisnis taxi hanya orang kaya saja yang bisa masuk ke sana,” katanya.

Keuntungan
Mengenai keuntungan bagi Indonesia, Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Ekonomi Digital itu menjelaskan ada tiga hal, yaitu pengurangan gini ratio, mempercepat adopsi model bisnis digital yang sesuai dengan Indonesia dan mendorong insiatif digital Indonesia diadopsi secara global.

“Keuntungan untuk Indonesia yaitu kita punya kepentingan untuk menurunkan gini ratio atau kesenjangan ekonomi. Kalau ada model-model lain di negara lain yang cocok dengan negara kita, kita bisa adopsi untuk masyarakat kita. Kemudian bagaimana bisnis model yang ada di Indonesia ini bisa dibantu, di-support oleh pemerintah sehingga ekspansinya lebih besar di Indonesia. Yang ketiga, bisnis-bisnis model di Indonesia bisa lebih cepat diadopsi diterima di negara lain,” jelasnya seraya menyebut peran PwC sebagai konsultan untuk penerapan IDE Hub.

Direktur Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementrian Luar Negeri Muhsin Syihab menjelaskan bahwa MIKTA adalah new innovative partnership.

“Ini adalah sebuah kemitraan yang terdiri dari lima negara yaitu Mexico, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Lima negara ini dianggap memiliki kekuatan menengah (middle power) atau middle income countries. Mereka kebetulan juga merupakan anggota G20. Inisiatif MIKTA pertama kali muncul pada saat pertemuan Menteri Luar Negeri G20. Di sela-sela pertemuan Menteri G20, kemudian kelima Menlu ini mengadakan pertemuan pada tahun 2012 bulan Februari di Los Cabos dan kemudian pada tahun 2013, di sela-sela sidang majelis umum PBB, mereka bersepakat untuk membentuk MIKTA,” katanya.

Muhsin juga menjelaskan tujuan MIKTA untuk memperkuat global governance yang ada saat ini dengan prioritas enanggulangan terorisme, kemudian gender equality, dan energi.

“MIKTA ini bukan negotiating block, bukan juga untuk membuat Treaty Agreements tapi MIKTA diharapkan dapat menjadi bridge builder dan consensus maker yang dapat membantu proses kesepakatan di tingkat global” katanya.

Menurut Muhsin Indonesia dalam beberapa kesempatan sudah aktif menginisiasi berbagai kegiatan.

“Pada tahun 2018 ini, Indonesia menjadi koordinator MIKTA dari Januari hingga Desember 2018. Karena Indonesia menjadi koordinator maka Indonesia mengorganize berbagai pertemuan yang terkait dengan MIKTA baik yang sifatnya formal (pertemuan para Menteri Luar Negeri, pertemuan pejabat tinggi) atau pertemuan-pertemuan yang second track (misalnya MIKTA Accademy Network, nanti akan ada juga MIKTA Speakers Consultation). Untuk koordinasi Indonesia ini mengambil tema Fostering Creative Economy and Contributing to the Globalness,” jelasnya.(wn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
H_300x250.png
More Stories
telkom sigma
Kerjasama CSI