telkomsel halo
finnet KTM

Klasifikasi data ala draft revisi PP PSTE sulit diimplementasikan

13:28:48 | 08 Nov 2018
Klasifikasi data ala draft revisi PP PSTE sulit diimplementasikan
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai rencana pemerintah untuk melakukan klasifikasi data seperti yang dituangkan dalam draft revisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sulit diimplementasikan di lapangan.

Dalam draft revisi PP PSTE, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Komoinfo) mengatur lokalisasi data berdasarkan pendekatan klasifikasi data, yaitu Data Elektronik Strategis, Tinggi dan Rendah. Wacana ini ingin menganulir aturan kewajiban penempatan data harus di Indonesia. 

“Klasifikasi data itu sulit dijalankan secara filosofi, apalagi diserahkan ke  Instansi Pengatur dan Pengawas Sektor (IPPS). Nanti antara konsep dengan persepsi di lapangan bisa berbeda atas sebuah data elektronik mana yang strategis, tinggi, atau rendah,” ungkap Ketua Umum Mastel Kristiono, kemarin.

Menurutnya, hal yang dibutuhkan sekarang adalah adanya persepsi yang sama memandang data, agar sebuah kebijakan yang dikeluarkan menguntungkan dan menjaga kedaulatan negara. Dalam memandang sebuah data seharusnya mengintegrasikan perspektif yang lebih luas termasuk aspek kedaulatan, pertumbuhan industri nasional, perlindungan data, dampak sosial ekonomi, dan lain sebagainya. (Baca: Kisruh RPP PSTE)

“Saat ini data secara universal telah dianggap sebagai kunci ekonomi terpenting di era masyarakat digital (digital society), bahkan disebut sebagai the new oil. Kebijakan terkait data juga dapat menentukan pada seberapa besar potensi kue ekonomi yang akan diperoleh Indonesia. Relaksasi terhadap kebijakan lokalisasi data pada kondisi belum adanya undang-undang terkait perlindungan data, perlu diperhitungkan secara sangat cermat dan hati-hati terhadap potensi dampaknya,” ingatnya.

Gagal Total 
Peneliti di Internet Development Institute (ID Institute) Muhammad Salahuddien Manggalanny memprediksi pemaksaan klasifikasi data versi Kominfo akan gagal total ketika dijalankan di lapangan tanpa upaya sistematis lokalisasi trafik.

“Vietnam, Malaysia, Thailand berani ke arah klasifikasi data karena mereka sudah mampu meretensi trafik berkat investasi infrastruktur yang sangat didukung pemerintah sehingga mandiri. Mereka punya banyak alternatif transit dan route independen ke Eropa tanpa harus via Singapura sehingga memaksa pemain besar seperti Facebook pasang server di Malaysia dan Thailand bukan cuma di Singapura,” katanya. (Baca: Kontroversi klasifikasi data)

Dalam analisa Pria yang akrab disapa Didhien ini kelemahan pilihan beralih ke rezim klasifikasi data karena Kominfo memperlakukan data sebagai benda mati. Padahal, sekarang itu sudah era "data dynamic" dimana suatu data terus berubah dan tidak hanya itu saja tetapi mengalir dari satu pihak ke pihak lainnya.

Contoh untuk transaksi eCommerce, ada data personal pihak buyer, seller dan juga provider (bank/payment gateway, platform/marketplace) dan lainnya. Suatu data transaksi misalnya adalah "traffic" yang mengalir dari mulai sisi buyer menuju ke seller melalui proses di platform dan diverifikasi oleh payment gateway. pertanyaannya, data flow ini akan menjadi milik siapa? 

Data in motion, ketika di payment gateway berubah menjadi data in transit, ketika transaksi final, data at rest dikuasai oleh setidaknya empat pihak : buyer, seller, platform, payment gateway. singkatnya dalam istilah eCommerce ini disebut dengan "cross border data" karena kalau empat orang itu berada di geografis yang berbeda dan tunduk pada jurisdiksi masing-masing, klasifikasi data tersebut. Tidak boleh ada yang diklaim strategis sehingga tidak wajib diretensi di sisi salah satu pihak.

Misalnya, kita sebagai buyer, lalu berdasarkan rezim klasifikasi data diwajibkan data ada diretensi di sisi kita, tentu tiga pihak lainnya akan protes. sebaliknya, kalau kita sebagai seller, data kita bisa saja diminta dan diwajibkan untuk diretensi di sisi lawan.

Praktik lazim di rezim retensi trafik, mau datanya bergerak kemana-mana, trafiknya  harus tetep di negara asal (Indonesia).

Diingatkannya, aturan klasifikasi data juga hampir tidak mungkin diterapkan pada model live data yang streaming (terus-menerus) karena berdasarkan kondisi obyektifnya dia bisa shifting dari biasa berubah menjadi strategik. Contoh : rekapitulasi data hasil pemilu. Akibatnya, konsekuensi perlindungan datanya bisa berubah drastis

“Padahal, di sisi yang satunya, data itu oleh Undang-Undang disebutkan sebagai data publik. bagaimana draft versi Kominfo nanti mensikapinya? Apa iya, karena urusan teknis, diatur pakai peraturan menteri saja? Yakin kementerian/lembaga yang lain mau tunduk pada PM Kominfo?” sindirnya.(dn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma