telkomsel halo

Kominfo ingin terapkan klasifikasi data, ID Institute: Mimpi di siang bolong

11:32:00 | 07 Nov 2018
Kominfo ingin terapkan klasifikasi data, ID Institute: Mimpi di siang bolong
Peneliti Internet Development Institute (ID Institute) Muhammad Salahuddien Manggalanny (kiri) dalam sebuah diskusi.(dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Langkah Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang ingin merevisi terhadap Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menjadi sorotan banyak pihak di industri telematika nasional.

Salah satu yang disorot tajam dari komunitas telematika nasional adalah langkah teroboson dengan mengatur lokalisasi data berdasarkan pendekatan klasifikasi data, yaitu Data Elektronik Strategis, Tinggi dan Rendah, seperti dituangkan dalam draft revisi PP PSTE yang dinilai Kominfo tak akan merugikan Indonesia.

Terobosan ini rencananya ingin menganulir aturan yang sudah ada di PP PSTE yang tegas menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, pelindungan dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

"Ide klasifikasi data itu seperti mimpi di siang bolong. Banyak hal yang harus dilakukan jika ingin merealisasikan wacana itu. Jangan wacananya dulu dijalankan, tetapi platform belum ada, itu namanya menggadaikan bangsa ini," tegas Peneliti di Internet Development Institute (ID Institute) Muhammad Salahuddien Manggalanny dalam keterangan (7/11).

Dalam analisanya, ide mengklasifikan data artinya pemerintah mau beralih dari rezim retensi fisik menjadi rezim klasifikasi data.

Namun, jika itu pilihan yang ingin dilakukan, ada sejumlah hal yang harus disiapkan agar negara ini tak merugi di era data sebagai "The Next Oil".

Pertama, Indonesia harus memiliki arsitektur network nasional yang mandiri, terdistribusi merata dan terhubung dengan exchange point nasional maupun di daerah serta lebih banyak alternatif rute ke global internet yang tak bergantung pada satu titik (Singapura), seperti kondisi sekarang agar terjamin retensi trafik internet Indonesia tetap di dalam negeri sehingga atraktif bagi semua kepentingan bisnis baik itu jaringan (Penyedia Jasa Internet dan Network Access Provider/NAP), infrastruktur layanan (data center, cloud, IX) maupun layanan aplikasi (ecommerce, egovernment dan lainnya.)

"Jangan sampai, peralihan rezim ini justru mengakibatkan "data flight" dimana kecenderungan penempatan data akan ke offshore karena di dalam jaringan fiber optik, broadband tidak ada bedanya kualitas akses di dalam negeri atau di luar negeri. dari segi jarak geografis. Singapura tetap memiliki keunggulan untuk penempatan data walau dari perspektif Indonesia seperti misalnya standar data center yang lebih tinggi (TIER-4), keterhubungan dengan Tier-1 IX dan pertimbangan teknis lainnya termasuk harga," katanya.

Diingatkannya, belum meratanya jaringan akses di seluruh indonesia dan tidak adanya pengaturan trafik dan routing, mengakibatkan inefisiensi trafik di dalam negeri. sehingga menghambat pertumbuhan data center dan cloud di area selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.  

"Jangan sampai terjadi "capital flight" karena investasi di dalam negeri tidak menarik sehingga para pengusaha data center dan cloud kita sendiri memilih investasi ke luar indonesia untuk menangkap pasar indonesia sendiri yang akan cenderung menempatkan data offshore," katanya.

Hal yang merugikan jika infrastruktur, data dan konten ada di offshore, maka trafik nasional akan mengalir ke luar negeri dan artinya pengguna internet Indonesia harus membayar mahal, menyedot devisa karena pembayaran dalam mata uang asing.

"Ini akan menjadikan kekuatan pasar internet Indonesia akan pupus karena tidak ada  atau sangat sedikit trafik dari luar negeri masuk ke Indonesia. kita hanya akan dieksploitasi oleh seluruh dunia," sedihnya. (Baca: Data tergadai)

Terakhir, jika memang memaksakan rezim klasifikasi data, perlu adanya konsensus nasional dengan semua  pemangku kepentingan terkait tentang definisi dan konsep klasifikasi data yang dimaksud oleh pemerintah.

"Harus jelas bagaimana nanti operasionalnya, reward and punishment, konsekuensi terhadap bisnis, dan lainnya mengingat sebagian besar data yang ada di tengah masyarakat dikelola oleh swasta sehingga perlu kepastian hukum dan kepastian iklim berusaha. apakah sudah dipertimbangkan beban tanggung jawab baru akibat berlakunya kebijakan ini?" tanyanya.

Disarankannya, untuk mencegah polemik dan resistensi, sebelum ada kesesuaian pandangan dan kesepahaman dengan seluruh pemangku kepentingan dan karena pertimbangan tingkatan kebijakan ini adalah Peraturan Pemerinta, maka sebaiknya ditunda sampai dengan definisi dan konsep ini masuk terlebih dahulu di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) atau RUU lain yang lebih luas aspek pengaturannya dan/atau lebih tinggi kedudukannya.

Regulasi Ideal
Lebih lanjut dijelaskannya, jika memang pemerintah ingin menggairahkan bisnis data center dan cloud computing maka yang diperlukan adalah regulasi setingkat Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden tentang kebutuhan lokasi, mengingat investasi data center membutuhkan kepastian area (kebencanaan) dan ketersediaan lahan.

Adanya regulasi standar data center yang adaptif dan progresif sehingga kualitas layanan data center mendapatkan kepercayaan secara global. Termasuk upaya alternatif kelonggaran ijin pembangunan pembangkit listrik mandiri, misalnya dengan sumber energi alternatif terbarukan selain dari pasokan PLN untuk menjamin ketersediaan pasokan daya sesuai dengan standar global dan tuntutan Service Level Agreement (SLA) yang tertinggi.

Selain itu dibutuhkan juga regulasi yang mengatur kerjasama antara penyelenggara data center, jaringan dan internet exchange (IX) serta pengaturan routing yang efisien.

"Semua ini membutuhkan kehadiran negara, karena terciptanya ekosistem internet yang sehat akan menjadi basis bagi kedaulatan siber. Jangan seperti draft revisi PP PSTE itu malah menggadaikan kedaulatan siber," sindirnya.

Sebelumnya, Kominfo menyakini langkah terobosonnya dengan mengatur lokalisasi data berdasarkan pendekatan klasifikasi data tak akan merugikan Indonesia. (Baca: Revisi PP PSTE)

"Saya bisa bilang hanya 5-10% yang masuk data elektronik strategis, sisanya itu data rendah atau tinggi. Pengklasifikasian ini justru membuat pemerintah menjadi lebih efisien dalam mengelola data," ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pekan lalu.(dn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
H_300x250.png
More Stories
telkom sigma
Kerjasama CSI