telkomsel halo

Jokowi didesak keluarkan Perpu Spektrum Frekuensi

15:57:00 | 17 Okt 2018
Jokowi didesak keluarkan Perpu Spektrum Frekuensi
Ketua Departemen Hukum Argaria Fakultas Hukum UGM yang juga anggota CITRUS Dr. Jur. Any Anjarwati, S.H., M.Jur, Direktur CITRUS Asmiati Rasyid, dan Ekonom Faisal Basri membahas kondisi spektrum frekuensi nasional di Kampus UGM, Rabu (17/10).(dok)
telkomtelstra januari - maret
YOGYAKARTA (IndoTelko) - Center For Indonesian Telecommunication Regulation Study (CITRUS) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) yang mengatur spektrum frekuensi.

Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam ruang udara dan antariksa.

"Kami melihat belum ada undang-undang yang melaksanakan amanat pembukaan UUD 45 alinea keempat dan Pasal 33, dalam konteks alokasi dan penetapan spektrum frekuensi. Ini salah satu alasan mendesaknya Perpu dikeluarkan karena aturan yang ada tak cukup," kata Ketua Departemen Hukum Argaria Fakultas Hukum UGM yang juga anggota CITRUS Dr. Jur. Any Anjarwati, S.H., M.Jur dalam seminar Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio sebagai Guidelines Perumusan UU Spektrum Frekuensi di Kampus UGM, Yogyakarta, Rabu (17/10).

Seperti diketahui, dalam UUD 45 dinyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika dilihat memang belum ada aturan soal "udara" dalam hal ini.

Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

"PP No 53/2000 itu bicara soal "penggunaan" tak ada soal alokasi dan penetapan. Selain itu, dalam aturan yang ada sekarang sangat "Powerfull" sekali seorang Menkominfo dalam penentuan alokasi frekuensi. Padahal urusan frekuensi ini multi stakeholders, mulai dari pertahanan, perhubungan, penyiaran, hingga telekomunikasi," jelasnya.

Direktur CITRUS Asmiati Rasyid menambahkan jika Perpu Spektrum Frekuensi dikeluarkan harus segera dibentuk Badan Spektrum Frekuensi Nasional sebagai institusi pengelola spektrum frekuensi lintas sektoral yang dipimpin oleh orang yang berkompeten, dan jujur dibawah presiden langsung.

"Usulan ini sudah pernah kita presentasikan ke Kantor Staf Presiden (KSP). Kita sudah rintis ini sejak 2011, sampai sekarang tak terealisir karena ini memang "lawannya" berat. Padahal jika ini direalisasikan, ini adalah bentuk demokrasi substantif dimana mengatur yang berhak masuk mengelola dan menggunakan frekuensi," tambah Any.

Ekonom yang juga salah satu pendiri CITRUS Faisal Basri menambahkan, jika usulan Perpu dan Badan Spektrum Frekuensi terealisasi hal yang perlu dijaga adalah perekrutan SUmber Daya Manusia (SDM). "Kita jangan sampai kebobolan lagi seperti masa lalu dimana badan dibentuk, tetapi SDM yang duduk masih bagian dari sistem lama," katanya.

"Jika dikelola secara profesional spektrum frekuensi berpotensi menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan untuk kesejahteraan negara. Selama 10 tahun (2006-2016), PNBP spektrum frekuensi dari sektor telekomunikasi hanya Rp 100 triliun, bandingkan dengan India dalam lima tahun PNBP-nya Rp900 triliun hanya dari hasil lelang frekuensi belum termasuk annual fee. Belum lagi jika bicara di penyiaran dimana sekelompok pengusaha menguasai frekuensi tetapi menyajikan konten hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan usahanya," tegasnya. (Baca: Krisis Spektrum)

Asal tahu saja, di Indonesia, isu frekuensi menjadi hal strategis dalam mengembangkan mobile broadband yang hanya memiliki sekitar 425 MHz bandwidth efektif dimana distribusinya tak seimbang dan munculnya radio komersial layanan broadcasting yang menyebabkan berkurangnya sumberdaya frekuensi untuk broadband.(dn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
H_300x250.png
More Stories
telkom sigma
Kerjasama CSI