telkomsel halo

Heboh revisi PP PSTE, Dirjen Aptika: Data elektronik strategis hanya 10%

11:08:00 | 06 Nov 2018
Heboh revisi PP PSTE, Dirjen Aptika: Data elektronik strategis hanya 10%
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.(dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyakini langkah terobosonnya dengan mengatur lokalisasi data berdasarkan pendekatan klasifikasi data, yaitu Data Elektronik Strategis, Tinggi dan Rendah, seperti dituangkan dalam draft revisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tak akan merugikan Indonesia.

"Saya bisa bilang hanya 5-10% yang masuk data elektronik strategis, sisanya itu data rendah atau tinggi. Pengklasifikasian ini justru membuat pemerintah menjadi lebih efisien dalam mengelola data," ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pekan lalu.

Data Elektronik Strategis dalam draft revisi PP PSTE dinyatakan untuk Pengelolaan, Pemrosesan, dan Penyimpanan wajib di wilayah Indonesia, menggunakan jaringan sistem elektronik Indonesia, membuat rekam cadang elektronik dan terhubung ke pusat data terpadu.

Data Elektronik Strategis wajib memenuhi ketentuan perlindungan data elektronik, perlindungan data pribadi, dan penegakan kedaulatan negara. Jangka waktu penyimpanan data sesuai ketentuan peraturan pada masing-masing IPPS.

Pengiriman, Pertukaran, dan Penyalinan data elektronik strategis dilarang ke luar wilayah Indonesia kecuali atas persetujuan/izin Presiden. Misal, Data berkaitan terorisme. Teknis dari data elektronik strategis akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Sementara Data Elektronik Tinggi dan Rendah untuk Pengelolaan, Pemrosesan, dan Penyimpanan dapat di luar di wilayah Indonesia (jika memenuhi persyaratan) selain wajib memastikan efektivitas pelaksanaan yurisdiksi hukum Indonesia. Bagi pemilik data elektronik tinggi dan rendah wajib memenuhi ketentuan perlindungan data elektronik, perlindungan data pribadi, dan penegakan kedaulatan negara.

"Selama ini banyak instansi pemerintah yang punya data center sendiri untuk kelola data. Sekarang bisa dipilah mana yang bisa di-outsource karena tak semua masuk data strategis. Jadi, ini mendatangkan peluang bisnis bagi pemain data center," ulasnya.

Menurutnya, pemaksaan lokalisasi data seperti yang dicantumkan PP PSTE telah memberikan dampak negatif terhadap GDP, investasi dan biaya operasi bisnis.

Hal ini karena tanpa klasifikasi data sangat tidak efisien melakukan tingkat perlindungan data yang sama untuk semua jenis data.

Malah terjadi perlindungan data yang terlalu tinggi, yang dapat menghambat aktivitas serta memakan biaya besar.

Terakhir, dimungkinkan terjadinya perlindungan data yang terlalu rendah atau pengendalian data elektronik yang tidak tepat sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan data. (Baca: Revisi PP PSTE)

"PP PSTE itu mewajibkan penempatan terhadap fisik Data center dan Disaster Recovery Center (DRC) bukan terhadap datanya. Akhirnya, tidak ada klasifikasi Data apa saja yang wajib ditempatkan sehingga tidak ada parameter bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) selaku pelaku usaha. Jika paksakan PP PSTE, kemungkinan akan banyak PSE yang tidak comply dengan kewajiban ini dengan pertimbangan bisnis, kondisi maupun keterbatasan pemahaman," kilahnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengaku heran dengan cara berfikir yang dikembangkan regulator dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. (Baca: Data yang tergadai)

"Data ya data, jaman sekarang data mau dibagi-bagi tingkatannya, saya rasa beliau tak paham Big Data kali ya. Bagaimana mau menjaga data (logic) kalau fisiknya (data center) kita tak kuasai? Jaman now, ini benar-benar banyak logika teknis mendadak salto," sungutnya.(dn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
H_300x250.png
More Stories
telkom sigma
Kerjasama CSI