☰
✕

Kemnaker dan ESDM selaraskan pengawasan K3 sektor energi

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi menyusul terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan koordinasi kedua kementerian diperlukan untuk menyelaraskan penyusunan aturan turunan dan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hal ini penting mengingat sektor energi, termasuk pertambangan, memiliki risiko keselamatan kerja yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan Afriansyah saat menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (18/11/).

Menurut Afriansyah, UU tersebut mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden. Regulasi itu juga mengatur ruang lingkup pengawasan di tempat kerja sehingga diperlukan keselarasan aturan pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dalam ketentuan baru tersebut, perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 100 pekerja atau memiliki tingkat risiko tinggi diwajibkan menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perusahaan berisiko tinggi juga wajib membentuk Komite K3 yang melibatkan unsur pengusaha dan pekerja.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3. Selain itu, ketentuan pidana dapat diberlakukan apabila pelanggaran kewajiban K3 mengakibatkan disabilitas total tetap atau pekerja meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Integrasi pengawasan dan sistem keselamatan

Kemnaker dan ESDM juga membahas penyelarasan tugas pengawas ketenagakerjaan dengan inspektur sektoral ESDM. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pertukaran data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja agar pemetaan risiko serta langkah pencegahan dapat dilakukan lebih tepat.

Afriansyah menegaskan integrasi SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang telah berjalan harus dilakukan tanpa menambah beban administratif perusahaan dan tanpa mengurangi standar perlindungan pekerja.

Sistem keselamatan pertambangan sendiri memiliki kewajiban teknis berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Karena itu, integrasi tersebut tidak berarti menghapus kewajiban keselamatan sektoral yang sudah berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama Kemnaker dan ESDM. Tim tersebut akan mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian alih daya, serta menyelenggarakan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor energi.

Sosialisasi direncanakan menyasar berbagai pemangku kepentingan, antara lain SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, dan BUMN energi. (mas)