☰
✕

Kemkomdigi tangani 26.869 konten pornografi anak, pelaku diburu

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menangani 26.869 konten pornografi anak sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Pemerintah menegaskan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan menghapus konten, tetapi juga harus mencakup pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, dan perlindungan korban.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, penanganan kejahatan digital membutuhkan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform teknologi.

Hal tersebut disampaikan Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Menurut Meutya, perkembangan teknologi membuat penyebaran konten pornografi anak semakin kompleks. Materi ilegal tersebut dapat beredar melalui media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung.

Sejumlah kasus yang diungkap kepolisian memperlihatkan beragam modus tersebut. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan Telegram untuk menjaring korban. Kemudian, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam tersangka.

Meutya juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter atau objek digital. Perkembangan ini menambah tantangan pengawasan karena materi bermuatan seksual tidak selalu menampilkan representasi manusia secara nyata.

Platform diminta patuhi hukum Indonesia

Meutya menilai perusahaan platform digital perlu memastikan kebijakan moderasi konten mereka sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Pedoman komunitas internal atau community guidelines tidak boleh menjadi satu-satunya acuan dalam menentukan kelayakan suatu konten.

Ia juga mendorong penyedia platform meningkatkan investasi pada teknologi moderasi untuk mengawasi dan mencegah penyebaran materi ilegal yang membahayakan anak.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.

Menurut Meutya, perlindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Perusahaan teknologi perlu aktif melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar di platform masing-masing.

Selain penguatan teknologi moderasi, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah juga diperlukan. Kapasitas investigasi digital, pemahaman teknologi, serta koordinasi antarlembaga dinilai penting agar penanganan kejahatan dapat menjangkau pelaku dan jaringan di balik penyebaran konten ilegal.

Meutya menegaskan, penguatan keterampilan atau upskilling dan peningkatan kapasitas atau upgrading perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik di lingkungan Kemkomdigi maupun kepolisian. (mas)