☰
✕

Sumsub ungkap jaringan penipuan digital kian terorganisir di Indonesia

JAKARTA (IndoTelko) - Penipuan digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks. Meski jumlah kasus penipuan secara keseluruhan turun 64% dibandingkan tahun sebelumnya, aktivitas deepfake justru meningkat 69%. Indeks Kompleksitas Penipuan (Fraud Complexity Index/FCI) juga naik 30%.

Temuan tersebut diungkap Sumsub melalui Identity Fraud Report 2026-2027. Laporan edisi keenam ini memperlihatkan bahwa pelaku kejahatan digital semakin mengandalkan teknik manipulasi identitas dan jaringan akun yang terorganisir.

Secara regional, Asia-Pasifik (APAC) menyumbang 33% dari jaringan penipuan yang terdeteksi secara global. Sekitar 2,4% pengguna terverifikasi di kawasan ini terhubung dengan jaringan penipuan melalui kesamaan perangkat, nomor telepon, atau informasi rekening bank. Sepertiga dari keterkaitan tersebut baru teridentifikasi setelah proses pendaftaran akun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lolos verifikasi identitas atau Know Your Customer (KYC) belum menjamin sebuah akun aman dari penyalahgunaan. Akun yang menggunakan identitas dan dokumen asli tetap dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari jaringan penipuan, termasuk sebagai rekening penampung atau money mule.

Sumsub mengembangkan FCI untuk mengukur kompleksitas kasus penipuan berdasarkan perangkat yang digunakan, koordinasi pelaku, serta jumlah teknik yang diterapkan. Skor global meningkat dari 2,1 menjadi 2,2. Sementara itu, APAC mencatat kenaikan 14%, dari 1,83 menjadi 2,09.

Di Indonesia, 99% kasus penipuan tanpa pemalsuan dokumen disebut berkaitan dengan ketidaksesuaian identitas, bukan sekadar penggunaan foto selfie palsu. Ancaman penyamaran identitas juga terlihat dari penindakan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) bersama OJK terhadap 74 aktivitas penyamaran identitas sepanjang Agustus-September 2026. Penindakan tersebut menjadi bagian dari penutupan 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal dalam periode yang sama.

Ancaman juga menyasar dunia usaha. Di APAC, penyamaran sebagai perusahaan, karyawan, atau pemasok menjadi modus penipuan eksternal yang paling banyak dilaporkan pelaku usaha, dengan angka 42%. Disusul pembayaran akibat rekayasa penipuan sebesar 40%.

Sementara itu, 79% konsumen APAC mengaku pernah mengalami penipuan dalam 12 bulan terakhir. Separuh dari mereka mengalami kerugian finansial, dan 51% korban yang mengalami kerugian tidak berhasil mendapatkan kembali uangnya.

Ancaman AI dan jaringan lintas negara

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) turut meningkatkan kompleksitas penipuan. Sebanyak 61% bisnis di APAC pernah mendeteksi atau mencurigai penipuan yang melibatkan agen AI. Namun, hanya 15% yang mengaku mampu menghentikan sementara atau mencabut akses agen tersebut. Selain itu, baru 40% bisnis yang memverifikasi identitas manusia pemberi otorisasi kepada agen AI.

Di sisi konsumen, 61% responden APAC pernah menemukan konten yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan AI. Dari kelompok yang pernah mengalami upaya penipuan, 44% menyatakan konten buatan AI turut digunakan dalam modus tersebut.

Erin West, anti-scam advocate sekaligus pendiri Operation Shamrock, mengatakan jaringan penipuan kini dirancang agar terlihat seperti aktivitas ribuan pengguna biasa. Akun dan dokumen yang digunakan bahkan dapat berasal dari identitas asli, karena pemiliknya direkrut, dibayar, atau dipaksa untuk membuka akun.

Karena itu, menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap satu akun secara terpisah. Penelusuran perlu mencakup hubungan antarakun, perangkat, dan aktivitas yang mengindikasikan adanya jaringan terorganisir.

Penny Chai, Vice President APAC Sumsub, menilai penurunan angka penipuan di Indonesia tidak berarti ancamannya semakin sederhana. Pelaku terus mengubah teknik dan memanfaatkan keterhubungan pasar digital antarnegara.

Ia menambahkan, kawasan APAC memiliki sejumlah instrumen untuk menghadapi ancaman tersebut, mulai dari regulasi, adopsi identitas digital, hingga kepercayaan konsumen terhadap layanan keuangan. Tantangannya adalah mengoptimalkan seluruh instrumen itu agar perlindungan tetap berjalan setelah proses verifikasi identitas.

Regulasi dan kolaborasi diperkuat

Sejumlah regulator di APAC mulai memperkuat tanggung jawab lembaga yang mengirimkan, menerima, maupun memfasilitasi transaksi penipuan dan rekening penampung. Mekanisme berbagi informasi antarlembaga juga terus dikembangkan.

Di Indonesia, upaya perlindungan identitas digital dilakukan melalui kebijakan verifikasi biometrik dalam registrasi kartu SIM oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). OJK juga memperkuat tata kelola teknologi informasi dan ketentuan anti-penipuan bagi lembaga jasa keuangan.

Sumsub menyebut sejumlah negara APAC turut mengambil langkah serupa. Singapura memperkuat pencegahan penipuan melalui kebijakan legislatif, Hong Kong memberikan perlindungan hukum untuk pertukaran informasi antarbank, sedangkan Thailand meningkatkan pengawasan terhadap rekening penampung.

Kolaborasi juga diperlukan untuk mengantisipasi risiko penggunaan agen AI. Sumsub menyatakan telah meresmikan Agentic AI Council pada September 2026, yang mempertemukan para ahli lintas sektor di kawasan APAC guna menyusun pedoman pengamanan praktis bagi penggunaan agen AI. (mas)