☰
✕

Kidung pendengung

Raffi Ahmad kembali membetot perhatian warganet ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan perusahaan miliknya dengan nilai mencapai Rp14,7 miliar.

Temuan tersebut segera memantik perdebatan, terutama karena pemerintah sedang menggaungkan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Di tengah masyarakat yang diminta berhemat, belanja negara untuk membeli popularitas figur publik pun menjadi sorotan.

ICW mencatat delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Lima paket berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari sejumlah unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 20252026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di berbagai platform digital, kehadiran influencer dalam kegiatan, hingga promosi program pemerintah.

Temuan ini tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan atau kerugian negara. Nilai paket pengadaan juga tidak otomatis sama dengan keuntungan bersih perusahaan maupun jumlah pembayaran yang telah diterima. Namun, besarnya anggaran dan keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik layak mendapat pemeriksaan terbuka. Persoalan utamanya bukan semata-mata siapa figur yang dikontrak, melainkan bagaimana pemerintah menentukan kebutuhan, menetapkan harga, memilih penyedia, dan mengukur manfaat belanja komunikasi tersebut.

Ekonomi Kreator
Perkembangan media sosial telah mengubah cara pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kanal komunikasi resmi tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Pemerintah kini dapat memanfaatkan kreator konten dan influencer yang memiliki basis pengikut, karakter audiens, serta tingkat interaksi berbeda. Strategi ini dapat membantu pesan pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang sulit disentuh melalui pola komunikasi birokrasi konvensional.

Dalam konteks tertentu, penggunaan influencer memang memiliki relevansi. Pemerintah dapat memanfaatkan figur yang dekat dengan komunitas tertentu untuk menjelaskan program, memperkenalkan layanan, atau mendorong partisipasi masyarakat. Promosi museum, edukasi budidaya perikanan, pengenalan fasilitas kampung nelayan, dan pengembangan ekonomi pesisir merupakan contoh kegiatan yang membutuhkan komunikasi publik dengan pendekatan kreatif.

Namun, kebutuhan komunikasi tidak otomatis membenarkan setiap bentuk belanja influencer. Setiap kementerian sebenarnya memiliki perangkat kehumasan, kanal informasi resmi, dan sumber daya komunikasi yang dibiayai negara. Karena itu, penggunaan penyedia eksternal harus menjawab kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh kapasitas internal. Pemerintah juga perlu menjelaskan mengapa figur tertentu dipilih dan nilai tambah apa yang dihasilkan dibandingkan alternatif komunikasi lainnya.

KKP dalam klarifikasinya menyatakan bahwa komunikasi publik merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kementerian. Pemilihan mitra komunikasi, menurut KKP, mempertimbangkan jumlah pengikut, engagement, jangkauan, dan distribusi audiens. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kementerian memandang influencer sebagai bagian dari strategi komunikasi multiplatform. Meski demikian, penjelasan umum mengenai strategi komunikasi belum cukup menjawab pertanyaan publik mengenai rincian kebutuhan, dasar penetapan harga, keluaran pekerjaan, dan hasil dari tiga paket pengadaan yang dipersoalkan.

Akuntabilitas Pengadaan
Persoalan berikutnya terletak pada tata kelola pengadaan. ICW mempertanyakan sejumlah spesifikasi paket yang dinilai mengarah pada kanal dan akun tertentu. Beberapa paket bahkan mencantumkan nama akun media sosial secara langsung. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ruang persaingan bagi penyedia lain yang sebenarnya dapat menawarkan jasa sejenis.

Penggunaan katalog elektronik memang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki transparansi pengadaan. Namun, mekanisme digital tidak otomatis menjamin persaingan yang sehat. Pemerintah tetap harus memastikan bahwa spesifikasi pekerjaan disusun berdasarkan kebutuhan program, bukan berdasarkan nama penyedia atau figur yang sejak awal sudah ditentukan. Pengadaan yang transparan membutuhkan ruang kompetisi sekaligus dasar pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perdebatan mengenai harga juga tidak bisa dihindari. Sejumlah praktisi marketing digital mencoba mengukur efisiensi belanja RANS dengan membandingkan nilai kontrak sekitar Rp14,7 miliar terhadap klaim perusahaan yang menghasilkan lebih dari 150 output konten dan 52,6 juta penayangan. Perhitungan sederhana dengan membagi nilai kontrak terhadap jumlah penayangan menghasilkan estimasi biaya sekitar Rp279 untuk setiap satu kali penayangan atau view.

Sejumlah praktisi juga membandingkan capaian tersebut dengan estimasi biaya iklan berbayar melalui Meta. Menurut perhitungan yang beredar, distribusi iklan untuk menghasilkan jumlah tayangan serupa diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Perbandingan ini tentu belum sepenuhnya setara. RANS menjelaskan bahwa nilai kontrak tidak hanya mencakup publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, kegiatan off-air, dan aktivitas promosi lainnya. Sementara itu, estimasi biaya Meta Ads pada dasarnya lebih berfokus pada distribusi iklan berbayar.

Pada titik ini, pemerintah perlu menerapkan prinsip value for money. Prinsip tersebut tidak cukup menguji apakah harga yang dibayar sesuai dengan tarif komersial penyedia. Pemerintah juga harus menilai apakah biaya yang dikeluarkan ekonomis, apakah proses distribusinya efisien, dan apakah hasilnya efektif dalam mencapai tujuan program. Angka views dapat menjadi indikator jangkauan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa masyarakat memahami pesan atau mengambil tindakan yang diharapkan.

Ukuran Dampak
Klaim RANS mengenai lebih dari 150 output dan 52,6 juta penayangan memberikan gambaran mengenai skala distribusi konten. Capaian tersebut dapat menunjukkan bahwa pesan telah menjangkau audiens dalam jumlah besar. Namun, ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah seharusnya tidak berhenti pada seberapa banyak orang melihat sebuah konten.

Pemerintah perlu mengukur perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat setelah menerima informasi. Dalam program Kampung Nelayan Merah Putih, misalnya, keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari jumlah penayangan video mengenai pembangunan fasilitas. Pemerintah harus mengetahui apakah nelayan memahami fungsi cold storage, mengetahui cara mengakses fasilitas, memahami mekanisme pemanfaatan, dan akhirnya memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan infrastruktur tersebut.

Ukuran serupa berlaku untuk program budidaya perikanan maupun pengembangan kawasan pesisir. Konten yang menarik dapat membangun perhatian, tetapi perhatian harus berlanjut menjadi pengetahuan dan partisipasi. Pemerintah perlu memiliki indikator yang menghubungkan aktivitas komunikasi dengan sasaran program. Tanpa ukuran tersebut, laporan kinerja berisiko hanya menampilkan jumlah konten, tayangan, dan interaksi yang terlihat impresif, tetapi belum tentu mencerminkan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, setiap kontrak komunikasi publik seharusnya memiliki indikator keluaran dan hasil yang jelas sejak tahap perencanaan. Dokumen kerangka acuan kerja, Harga Perkiraan Sendiri, kontrak, rincian pembayaran, serta laporan pelaksanaan perlu dapat diuji. Pemerintah juga harus membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas kampanye, termasuk membandingkannya dengan penggunaan kanal komunikasi resmi, iklan digital, media massa, atau kombinasi beberapa metode.

Konflik
Isu ini juga membawa kita pada persoalan konflik kepentingan. Raffi Ahmad merupakan figur publik yang memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan penyedia jasa tersebut sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Status itu tidak otomatis membuktikan adanya intervensi dalam proses pengadaan. Namun, posisi pejabat publik yang memiliki keterkaitan bisnis dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah membutuhkan pengelolaan konflik kepentingan yang jelas dan terbuka.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan pengadaan berlangsung secara independen. Pejabat yang menyusun kebutuhan, menetapkan spesifikasi, menghitung harga, memilih penyedia, memverifikasi pekerjaan, dan menyetujui pembayaran harus menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan. Pemeriksaan tidak seharusnya hanya berpusat pada figur publik atau perusahaan penerima kontrak, tetapi juga mencakup seluruh proses pengambilan keputusan di lingkungan kementerian.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, benarkah belanja komunikasi tersebut benar-benar menjadi prioritas? Anggaran negara memiliki banyak kebutuhan yang saling bersaing. Setiap rupiah yang digunakan untuk promosi harus memiliki alasan yang kuat, terlebih ketika pemerintah meminta kementerian dan masyarakat melakukan penghematan. Komunikasi publik memang penting, tetapi pelaksanaannya harus sejalan dengan kebutuhan program dan manfaat yang diterima masyarakat.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola belanja komunikasi pemerintah, bukan sekadar menjadi perdebatan mengenai mahal atau murahnya tarif seorang selebritas. Pemerintah perlu membangun standar pengadaan jasa influencer yang transparan, membuka dasar penetapan harga, mengelola konflik kepentingan, dan memastikan hasil kampanye dapat diukur. Dengan begitu, industri kreator tetap memiliki ruang untuk berkolaborasi dengan negara tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Popularitas boleh menjadi komoditas dalam industri kreatif, tetapi ketika dibeli menggunakan uang negara, popularitas harus tunduk pada prinsip akuntabilitas publik.

@IndoTelko