JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah meluncurkan Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital sebagai acuan pengembangan kompetensi dan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung transformasi pemerintahan.
Peta okupasi ini dirancang untuk membantu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memetakan kebutuhan kemampuan digital aparatur sesuai jabatan dan tanggung jawabnya. Cakupannya mulai dari tata kelola teknologi, keamanan siber, kecerdasan artifisial (AI), hingga komunikasi digital.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi), Boni Pudjianto, mengatakan PON ASN Digital menjadi pedoman agar pengembangan talenta digital di lingkungan pemerintahan lebih terarah dan sesuai kebutuhan organisasi.
“Dengan adanya peta okupasi ini, kami memiliki acuan yang lebih jelas untuk menghubungkan antara kompetensi, peran kerja, dan juga yang paling penting, pengembangan karier ASN,” ujarnya saat peluncuran PON ASN Digital dalam Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11).
PON ASN Digital diterbitkan melalui Keputusan Kepala BPSDM Komdigi Nomor 48 Tahun 2026. Dokumen tersebut memuat enam bidang kompetensi utama, yaitu:
Keenam bidang tersebut menjadi dasar pemetaan kompetensi ASN di instansi pusat maupun daerah. Dengan pendekatan ini, peningkatan kapasitas aparatur diharapkan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan dan sasaran transformasi digital masing-masing instansi.
Boni menjelaskan, penyusunan peta okupasi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta Peta Okupasi Nasional Bidang Digital dan Keamanan Siber.
Penyusunan standar tersebut juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja melalui penerapan sistem merit.
Menurut Boni, pengembangan pemimpin digital perlu berorientasi pada kemampuan nyata, bukan sekadar kepemilikan gelar atau sertifikasi.
PON ASN Digital selanjutnya diharapkan menjadi rujukan instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, hingga pengembangan karier aparatur. Pemetaan tersebut juga dapat mendukung kebijakan manajemen talenta yang sesuai dengan kebutuhan transformasi digital.
Perkuat kepemimpinan digital ASN
Penguatan kompetensi digital ASN merupakan bagian dari dukungan terhadap Rencana Induk Pemerintah Digital 20252045. Kemkomdigi menilai ketersediaan aparatur yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan transformasi pemerintahan.
Selain melalui PON ASN Digital, BPSDM Komdigi menjalankan program Digital Leadership Academy (DLA) sejak 2021. Program yang melibatkan mitra nasional dan internasional ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan digital, memperkuat kapasitas transformasi, serta mendorong kinerja organisasi pemerintahan.
Pada 2026, pelatihan DLA telah diikuti tiga instansi, yakni Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, termasuk melalui program DLA Executive. Secara keseluruhan, jumlah peserta DLA tercatat mencapai 205 orang.
Boni menegaskan pengembangan kepemimpinan digital membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan industri teknologi.
Digital Leader Summit 2026 yang menjadi penutup rangkaian DLA tahun ini juga dimanfaatkan sebagai forum pertukaran pengetahuan, pembahasan perkembangan teknologi, dan penguatan sinergi dalam penyusunan kebijakan pemerintahan digital.
“Kita ingin membangun ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak kepada masyarakat,” pungkasnya. (mas)