JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 kategori Kementerian yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan ini diberikan atas komitmen Kemnaker dalam memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan data yang akurat dan berkualitas menjadi fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan pemerintah berbasis bukti atau evidence-based policy.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 di Jakarta, Rabu (11/11). Menurutnya, pemanfaatan data yang tepat membantu pemerintah merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat.
Yassierli juga mengapresiasi dukungan BPS melalui penyediaan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei tersebut menjadi salah satu sumber informasi bagi Kemnaker dalam menyusun kajian dan merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
Ia turut menyoroti peningkatan frekuensi pelaksanaan Sakernas dari sebelumnya dua kali menjadi empat kali dalam setahun. Peningkatan tersebut diharapkan membuat data ketenagakerjaan lebih mutakhir sehingga perkembangan pasar kerja dapat dipantau secara lebih baik.
Yassierli menyebutkan, dalam dua tahun terakhir, data Sakernas telah memberikan manfaat bagi Kemnaker untuk menghasilkan kajian dan kebijakan yang lebih baik.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan kualitas statistik tidak hanya ditentukan oleh proses pengumpulan dan pengolahan data, tetapi juga pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan.
Menurut Rini, statistik berkualitas harus mampu membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat dan menjawab kebutuhan riil melalui kebijakan yang tepat.
Ia menekankan bahwa kekuatan kebijakan berawal dari bukti yang kuat, sementara bukti tersebut bersumber dari data statistik yang berkualitas.
Penghargaan dari BPS ini menjadi apresiasi atas upaya Kemnaker dalam memperkuat pengelolaan data sektoral sekaligus mendorong pemanfaatan statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. (mas)