☰
✕

Agen AI berkembang pesat, 83% CIO belum punya standar pengelolaan

JAKARTA (IndoTelko) - Sebanyak 81% Chief Information Officer (CIO) global mengaku belum memiliki pengawasan menyeluruh terhadap agen kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan di luar sistem atau saluran resmi perusahaan. Kondisi ini mencerminkan tantangan tata kelola seiring semakin luasnya penggunaan agen AI di lingkungan bisnis.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan Global AI Confessions Report: CIO Edition, 2026 yang dirilis Dataiku. Survei yang dilakukan Harris Poll terhadap 685 CIO di delapan negara itu menunjukkan perkembangan penggunaan agen AI belum diimbangi kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengawasinya.

Laporan tersebut juga menemukan 83% CIO belum memiliki standar pengelolaan siklus hidup agen AI secara menyeluruh. Bahkan, 47% responden mengaku telah menonaktifkan lebih dari 20 agen AI sepanjang 2026.

CEO sekaligus Co-founder Dataiku, Florian Douetteau, mengatakan perusahaan perlu beralih dari sekadar memantau aktivitas agen AI menuju pengelolaan yang lebih menyeluruh. Menurutnya, organisasi harus mampu memastikan setiap agen masih relevan, memberikan hasil sesuai tujuan, dan layak untuk terus dioperasikan.

Besarnya tantangan terlihat dari jumlah agen AI yang digunakan perusahaan. Sebanyak 67% CIO memperkirakan terdapat sedikitnya 51 agen AI yang aktif di lingkungan produksi. Namun, 72% responden mengaku belum dapat memastikan secara konsisten apakah agen tersebut menghasilkan manfaat bisnis sesuai tujuan awal.

Selain itu, 60% CIO belum memiliki sistem tata kelola AI terpusat yang mencakup aplikasi, perangkat, dan lingkungan TI perusahaan. Hanya 21% yang mengaku memiliki visibilitas penuh dan hampir real-time terhadap biaya AI, termasuk berdasarkan unit bisnis, tim, maupun kasus penggunaan.

Pengembangan AI Lebih Cepat dari Tata Kelola

Studi Dataiku menunjukkan 84% CIO sepakat karyawan mengembangkan agen dan aplikasi AI lebih cepat dibandingkan kemampuan tim TI untuk mengelolanya. Kondisi ini mendorong perusahaan mencari pendekatan tata kelola yang tetap memberikan ruang inovasi bagi unit bisnis.

Sebanyak 91% CIO menilai strategi AI paling efektif bukan dengan memusatkan seluruh pengembangan aplikasi dan agen, melainkan memberikan keleluasaan kepada tim bisnis untuk berinovasi dalam lingkungan yang memiliki tata kelola jelas.

Tantangan juga terlihat dalam pengukuran kinerja. Hanya 28% CIO yang secara konsisten mengukur kinerja operasional dan hasil bisnis dari seluruh agen AI yang digunakan. Sementara itu, 76% menyatakan perusahaan belum memiliki metode pengukuran tingkat pengembalian investasi (ROI) AI yang matang dan andal.

Untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu penyedia teknologi, 75% CIO berencana menggunakan lebih banyak atau model AI yang berbeda. Sebanyak 74% mempertimbangkan model open-source atau open-weight, sedangkan 80% telah atau berencana melakukan penilaian terhadap risiko ketergantungan pada AI.

Tekanan terhadap CIO Meningkat

Persoalan tata kelola AI juga berdampak pada posisi CIO di perusahaan. Sebanyak 88% responden menyatakan reputasi profesional atau perkembangan karier mereka bergantung pada keberhasilan implementasi AI. Bahkan, 87% mengaku CEO telah menyampaikan bahwa keberlangsungan posisi mereka berkaitan dengan hasil penerapan teknologi tersebut.

Tekanan juga datang dari dewan direksi. Sebanyak 97% CIO melaporkan peningkatan tuntutan untuk menunjukkan ROI AI yang terukur. Sebanyak 72% memperkirakan anggaran AI perusahaan berpotensi dibekukan atau dipangkas jika target kinerja tidak tercapai hingga akhir 2026.

Tekanan tersebut lebih tinggi di Amerika Serikat. Sebanyak 94% CIO di negara tersebut menyebut pengembangan agen AI oleh karyawan berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan tim TI untuk mengelolanya. Selain itu, 87% memperkirakan anggaran AI mereka berpotensi dibekukan atau dipotong jika target kinerja tidak tercapai.

Survei Harris Poll dilakukan secara daring pada 929 Juli 2026 dengan melibatkan 685 CIO dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. (mas)