JAKARTA (IndoTelko) - Sebanyak 49% organisasi di kawasan Asia Pasifik (APAC) mengalami keterlambatan dalam mencapai target modernisasi teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak lagi sekadar menyederhanakan infrastruktur, tetapi membutuhkan koordinasi strategi bisnis, teknologi, dan tata kelola.
Temuan tersebut diungkap dalam Modernization Report global pertama yang dirilis Kyndryl pada 27 Oktober 2026. Riset ini melibatkan 2.000 pemimpin bisnis dan teknologi dari 12 industri di lima benua, dengan 30% responden berasal dari kawasan Asia Pasifik.
Vice President & Managing Director ASEAN & Korea Kyndryl, Megawaty Khie, mengatakan organisasi perlu menyeimbangkan investasi kecerdasan buatan (AI) dengan penguatan infrastruktur teknologi yang mendasarinya.
Menurutnya, lingkungan teknologi yang semakin terdistribusi membuat perusahaan harus menentukan prioritas investasi dan modernisasi, sekaligus menjaga keamanan, ketahanan, serta kesiapan infrastruktur menghadapi kebutuhan masa depan.
Di APAC, peningkatan kinerja, keamanan, dan integrasi menjadi salah satu prioritas utama modernisasi, dengan porsi 36% responden. Angka yang sama juga tercatat untuk peningkatan kelincahan, inovasi, dan skalabilitas bisnis serta penguatan kendali, prediktabilitas, dan tata kelola. Sementara itu, penerapan kapabilitas AI yang lebih canggih menjadi prioritas bagi 34% responden.
AI Dorong Modernisasi, Keterlambatan Picu Risiko
Riset Kyndryl menemukan AI menjadi pendorong utama peningkatan penggunaan mainframe dan komputasi edge. Teknologi ini juga menjadi pendorong terbesar kedua bagi ekspansi SaaS dan private cloud, sekaligus alasan utama organisasi meningkatkan jaringan dan portofolio aplikasi. Seluruh organisasi yang memiliki mainframe berencana menerapkan AI pada platform tersebut.
Namun, keterlambatan modernisasi membawa konsekuensi bisnis. Di antara organisasi yang menunda proyeknya, sebanyak 44% melaporkan peningkatan biaya jangka panjang, 43% mengalami kegagalan mengadopsi kapabilitas baru secara cepat, dan 38% menghadapi kerentanan baru dalam keamanan atau kepatuhan.
Salah satu pendekatan yang mulai digunakan untuk mempercepat proses tersebut adalah agentic AI, yakni AI yang dapat merencanakan dan mengeksekusi tugas secara mandiri. Meski demikian, adopsinya masih dalam tahap awal. Baru 10% organisasi di APAC yang telah menggunakan agentic AI dalam lingkungan produksi untuk modernisasi, setara dengan rata-rata global.
Teknologi ini dimanfaatkan untuk pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu dan keahlian, seperti pemetaan dependensi sistem, konversi kode, dan pembuatan dokumentasi.
Modernisasi Meluas ke Agenda Bisnis dan Kedaulatan Data
Kyndryl juga menyoroti bahwa modernisasi kini melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, mulai dari CIO dan CTO hingga dewan direksi serta tim keuangan dan kepatuhan. Perusahaan dituntut mengoordinasikan adopsi AI, ketahanan siber, kepatuhan regulasi, efisiensi operasional, dan pertumbuhan bisnis secara bersamaan.
Faktor kedaulatan teknologi turut memengaruhi keputusan investasi. Di APAC, sebanyak 37% organisasi mempertimbangkan kedaulatan secara selektif ketika menghadapi tuntutan eksternal, sedangkan 26% menjadikannya terutama sebagai pertimbangan kepatuhan. Hanya 7% yang menempatkan prinsip kedaulatan sebagai landasan transformasi perusahaan sejak awal.
Meski demikian, 65% organisasi memperkirakan akan meningkatkan penggunaan wilayah sovereign cloud atau zona khusus dalam satu tahun ke depan.
Menurut Kyndryl, perkembangan ini memperlihatkan bahwa modernisasi semakin dipengaruhi oleh tata kelola, geopolitik, dan kebutuhan ketahanan siber, selain biaya, kinerja, dan inovasi. Karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan strategi teknologi dengan prioritas bisnis agar transformasi dapat berjalan lebih terarah. (mas)