JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi. Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh, termasuk sertifikasi kompetensi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FTPVI) 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan industri. Melalui pelatihan yang relevan, peserta diharapkan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki pasar kerja.
Untuk memastikan materi pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia usaha, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan Labor Market Intelligence (LMI) atau intelijen pasar kerja serta memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
Kedua instrumen tersebut digunakan untuk memetakan kebutuhan jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan industri. Informasi itu diharapkan menjadi acuan dalam merancang program pelatihan agar keterampilan yang dikembangkan tidak terlepas dari kebutuhan pasar kerja.
Yassierli mengatakan kompetensi menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan perusahaan ketika mencari tenaga kerja. Pendekatan skill-first atau berbasis keterampilan menempatkan kemampuan seseorang sebagai pertimbangan utama dalam menilai kesesuaian dengan suatu pekerjaan.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” katanya.
Pembangunan balai pelatihan dan penyediaan program vokasi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha perlu memperkuat kolaborasi agar kurikulum serta keterampilan yang diajarkan sesuai dengan perubahan kebutuhan industri.
Melalui langkah tersebut, Kemnaker menargetkan akses pelatihan kerja semakin luas dan kompetensi tenaga kerja Indonesia semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha. (mas)