JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah Indonesia mulai mempelajari pengalaman India dalam membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik digital.
DPI diarahkan menjadi semacam “rel digital” yang menghubungkan identitas, data, sistem pembayaran, hingga layanan masyarakat dalam satu ekosistem. Kebutuhan tersebut muncul karena sejumlah kementerian dan lembaga masih menjalankan sistem digital secara terpisah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pengalaman India relevan untuk dipelajari karena Indonesia menghadapi kebutuhan serupa dalam membangun infrastruktur publik digital yang kuat.
“Indonesia memiliki kebutuhan serupa untuk memiliki infrastruktur publik digital yang kuat, dan saat ini kami sedang mengupayakannya,” ujar Nezar belum lama ini.
Menurut Nezar, tantangan utama dalam pengembangan layanan publik digital adalah menghubungkan berbagai sistem yang masih tersebar di kementerian dan lembaga. Karena itu, pemerintah menempatkan integrasi sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur digital publik.
“Beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki sistem secara terpisah sehingga integrasi menjadi hal yang krusial,” katanya.
Pembelajaran dari India akan mencakup pembangunan fondasi yang dapat menopang berbagai layanan digital pemerintah, termasuk sistem identifikasi, pembayaran, dan pertukaran data. Fondasi tersebut diharapkan memungkinkan pengembangan aplikasi dan layanan publik berjalan dalam ekosistem yang lebih terhubung.
Namun, pemerintah tidak akan mengadopsi model India secara langsung. Nezar mengatakan pengalaman tersebut akan dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tata kelola digital di Indonesia.
“Kami belajar dari sistem yang diterapkan di India agar bisa diadaptasikan di Indonesia,” tandasnya.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah menggeser pengembangan layanan digital publik dari pendekatan yang berjalan sendiri-sendiri menuju infrastruktur bersama yang dapat menghubungkan berbagai sistem dan layanan pemerintah.(ak)