JAKARTA (IndoTelko) Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Bandung menata jaringan kabel telekomunikasi, termasuk rencana migrasi kabel udara menuju infrastruktur bawah tanah.
Hingga Agustus 2026, penataan telah dilakukan pada 42 dari target 85 ruas jalan yang direncanakan sepanjang tahun ini. Seiring meluasnya pekerjaan, APJATEL meminta proses migrasi dilakukan secara bertahap dan terukur dengan memperhitungkan kesiapan infrastruktur, sumber daya teknis, peralatan, keselamatan kerja, serta dampaknya terhadap pelanggan.
Ketua Umum APJATEL Jerry Siregar mengatakan asosiasi tidak mempersoalkan agenda penataan kota. Namun, pelaksanaannya perlu dirancang agar estetika dan keteraturan ruang publik dapat berjalan beriringan dengan keandalan jaringan telekomunikasi.
“Kami mendukung penataan infrastruktur telekomunikasi di Kota Bandung dan tidak memiliki kepentingan untuk menghambat upaya penataan kota. Secara mendasar, kami mendorong proses yang terukur, bertahap, dan terkoordinasi, sehingga tujuan penataan dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Jerry.
Menurut APJATEL, migrasi kabel bukan sekadar memindahkan jaringan dari satu lokasi ke lokasi lain. Setiap jaringan perlu diidentifikasi, disesuaikan dengan jalur baru, dilakukan penyambungan kembali, kemudian diuji sebelum layanan dinyatakan siap.
Karena itu, penjadwalan pekerjaan perlu disusun secara realistis agar operator memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan teknisi, peralatan, serta kebutuhan operasional lainnya. Kepastian mengenai jalur dan infrastruktur tujuan juga diperlukan agar jaringan yang telah dipindahkan tidak kembali direlokasi dalam waktu singkat.
Aspek keselamatan teknisi turut menjadi perhatian. Pekerjaan migrasi dilakukan di lingkungan dengan kondisi jalan, cuaca, dan aktivitas masyarakat yang beragam sehingga membutuhkan konsentrasi dan ketelitian tinggi.
“Pekerjaan migrasi membutuhkan tim yang bekerja dengan konsentrasi dan ketelitian tinggi. Karena itu, aspek keselamatan teknisi harus menjadi bagian penting dari perencanaan pekerjaan. Dengan waktu dan kondisi kerja yang memadai, kami percaya bahwa kualitas pekerjaan juga dapat dijaga,” kata Jerry.
Kesiapan perangkat kerja juga menjadi faktor penting. Proses penyambungan dan pengujian jaringan, misalnya, membutuhkan perangkat seperti fusion splicer, OTDR, dan optical power meter. APJATEL menilai kepadatan pekerjaan perlu disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia serta ketersediaan dan kondisi peralatan.
Di sisi lain, APJATEL meminta keberlangsungan layanan pelanggan tetap menjadi bagian dari perencanaan. Migrasi berpotensi menimbulkan gangguan ketika jaringan dipindahkan, disambungkan kembali, maupun saat dilakukan penyesuaian pada jalur baru.
“Bagi kami, penataan kota dan keberlangsungan layanan bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersama, karena memiliki tujuan akhir yang sama. Kota menjadi lebih tertata, sementara masyarakat tetap memperoleh layanan telekomunikasi yang andal,” ujar Jerry.
Dorong Pemanfaatan SJUT
APJATEL yang saat ini memiliki 234 anggota, terdiri dari 174 anggota tetap dan 60 anggota tidak tetap, mendorong keterlibatan operator sejak tahap perencanaan. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan jadwal pekerjaan, kesiapan infrastruktur, kebutuhan teknis, hingga mekanisme penanganan gangguan.
Asosiasi juga mendorong pemanfaatan infrastruktur pasif bersama, termasuk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), sebagai bagian dari penataan jaringan yang terintegrasi dan sesuai dengan regulasi.
APJATEL turut mengingatkan agar proses penataan memperhatikan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, khususnya mengenai penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.
“Kami percaya pemerintah dan industri memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan infrastruktur kota yang lebih tertata sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan telekomunikasi yang berkualitas. Kami menegaskan bahwa APJATEL siap menjadi mitra pemerintah melalui dialog dan koordinasi yang konstruktif untuk menyelesaikan tantangan teknis di lapangan,” tutup Jerry.
APJATEL menyatakan akan terus mendukung penataan infrastruktur telekomunikasi di Bandung dengan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, kepentingan pelanggan dan publik, keselamatan kerja, keandalan layanan, serta keberlanjutan industri telekomunikasi. (mas)