JAKARTA (IndoTelko) - Beban subsidi energi Indonesia diperkirakan kembali meningkat pada 2027 seiring naiknya kebutuhan energi bersubsidi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta pengaruh harga energi impor.
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, pemerintah mengusulkan anggaran subsidi energi sebesar Rp272,95 triliun. Nilai tersebut meningkat 20,1% dibandingkan proyeksi subsidi energi 2026 yang mencapai Rp227,26 triliun.
EBC Financial Group menilai kenaikan tersebut menunjukkan tekanan terhadap anggaran negara masih cukup besar sebelum program transisi energi mampu memberikan penghematan dalam jangka panjang.
Kenaikan terbesar berasal dari subsidi LPG tabung 3 kilogram yang meningkat 26,21% menjadi Rp114,1 triliun dari sebelumnya Rp90,4 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pelemahan asumsi nilai tukar rupiah dan kenaikan volume penyaluran LPG bersubsidi menjadi 8,94 juta ton metrik.
Selain volume distribusi, harga acuan LPG impor atau Saudi Aramco Contract Price (CP Aramco) juga menjadi faktor yang menentukan besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman, mengatakan kenaikan subsidi LPG menunjukkan adanya kombinasi tekanan biaya yang masuk secara bersamaan ke dalam anggaran negara.
“Kenaikan subsidi LPG 3 kilogram dipengaruhi oleh pelemahan rupiah, harga pembelian LPG yang mengacu pada CP Aramco, serta peningkatan volume distribusi bersubsidi,” ujar Sana.
Selain LPG, subsidi listrik dalam rancangan APBN 2027 juga meningkat 17,8% menjadi Rp130,1 triliun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya penyediaan tenaga listrik, konsumsi pelanggan bersubsidi, nilai tukar, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta penggunaan pembangkit berbasis gas.
Tekanan anggaran berpotensi semakin besar apabila realisasi nilai tukar rupiah dan harga energi berada di atas asumsi pemerintah. Rancangan APBN 2027 menggunakan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel.
Namun, nilai tukar rupiah pada pertengahan Agustus 2026 tercatat berada di level Rp17.856 per dolar AS berdasarkan JISDOR Bank Indonesia, lebih lemah dibandingkan asumsi pemerintah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya impor energi yang menggunakan mata uang dolar AS.
Di sisi lain, pemerintah berharap pengembangan energi terbarukan dapat menjadi solusi untuk menekan beban energi dalam jangka panjang. Salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas hingga 30 gigawatt serta penghentian pembangkit diesel sebesar 13 gigawatt.
Presiden Prabowo sebelumnya menyebut pengembangan energi surya hingga 100 gigawatt berpotensi menghasilkan penghematan sekitar Rp73,9 triliun per tahun melalui penurunan biaya produksi listrik.
Meski demikian, dampak penghematan tersebut masih perlu dibandingkan dengan perkembangan subsidi dan kompensasi energi yang terus meningkat. Pada semester pertama 2026, pemerintah mencatat pengeluaran subsidi dan kompensasi energi mencapai sekitar Rp233 triliun.
Perkembangan subsidi energi ke depan akan menjadi salah satu indikator keberhasilan transisi energi dalam mengurangi tekanan fiskal sekaligus menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat. (mas)