JAKARTA (IndoTelko) Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) membuka ruang lebih konkret bagi Tanah Air untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik, terutama terkait Palestina.
Dalam program Podcast Blak-Blakan Detikcom di Jakarta Selatan, Sabtu (21/2), Meutya menyatakan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum internasional maupun bantuan kemanusiaan. Partisipasi di BoP disebut sebagai langkah lanjutan agar Indonesia dapat berperan langsung dalam tahapan perdamaian dan pemulihan pascakonflik.
Ia menegaskan arah politik luar negeri Indonesia tidak berubah dan tetap berpegang pada prinsip two state solution. Keikutsertaan dalam forum tersebut, menurutnya, bukan bentuk normalisasi hubungan, melainkan strategi diplomasi untuk memastikan kepentingan Palestina tetap diperjuangkan dalam setiap pembahasan.
Meutya juga menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP mendapat perhatian dari sejumlah pemimpin dunia. Dalam rapat perdana, Indonesia disebut memperoleh apresiasi, termasuk pernyataan dari Donald Trump yang menilai Indonesia sebagai negara besar. Selain itu, Prabowo Subianto disebut telah menyampaikan komitmen terkait dukungan pasukan dalam konteks misi perdamaian, yang dinilai menjawab berbagai narasi disinformasi yang beredar.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menekankan pentingnya perlindungan hak publik atas informasi yang akurat. Pemerintah mengedepankan penguatan literasi digital serta klarifikasi melalui media arus utama guna mencegah kesalahpahaman di ruang digital.
Kemkomdigi juga melakukan pemantauan terhadap konten yang dinilai melanggar regulasi, termasuk Undang-Undang ITE. Jika ditemukan pelanggaran, langkah penindakan seperti pemutusan akses dapat dilakukan. Namun demikian, pendekatan utama tetap melalui penyampaian narasi dan klarifikasi terbuka.
Menutup pernyataannya, Meutya mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memilah informasi serta tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi. Pemerintah, lanjutnya, menempatkan transparansi sebagai fondasi agar kebijakan strategis dapat dipahami secara proporsional oleh publik. (mas)