JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah memastikan kesiapan pengamanan digital nasional guna mendukung kelancaran arus mudik Ramadan dan Idulfitri 2026. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), sebanyak 386 posko siaga digital dan sistem monitoring terpadu dioperasikan untuk menjaga kualitas jaringan, keselamatan transportasi, serta keamanan transaksi masyarakat selama periode mudik.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi menjadi infrastruktur vital dalam mendukung mobilitas publik selama musim mudik.
“Setiap Ramadan dan Idulfitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan, terutama di jalur mudik, pusat transportasi, kawasan wisata, tempat ibadah, hingga area residensial. Karena itu, kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik secara menyeluruh,” ujar Meutya dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/02).
Untuk masa siaga 1529 Maret 2026, Kemkomdigi mengerahkan 386 posko yang tersebar di seluruh Indonesia. Posko tersebut meliputi lima posko utama, dukungan operator seluler beserta gerai layanan, serta 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 35 provinsi yang akan bersiaga selama 24 jam. Seluruh posko bertugas memantau kualitas layanan serta mengantisipasi potensi gangguan jaringan secara real time.
Selain itu, Kemkomdigi mengoperasikan dashboard monitoring terpadu yang memungkinkan pemantauan kepadatan arus fisik sekaligus kualitas sinyal seluler secara langsung. Data tersebut akan dikonsolidasikan lintas kementerian dan lembaga untuk mendeteksi potensi bottleneck, baik di jalur transportasi maupun pada lonjakan trafik komunikasi digital.
Mengacu pada pengalaman periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 20252026, kualitas layanan internet berhasil dipertahankan dengan rata-rata kecepatan 80 Mbps untuk unduh dan 3536 Mbps untuk unggah. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan Lebaran 2025 yang mencatat 44,75 Mbps (unduh) dan 24,43 Mbps (unggah).
“Target kami, masyarakat tetap dapat berkomunikasi dengan lancar, melakukan video call, mengakses peta digital, hingga bertransaksi daring tanpa hambatan berarti,” jelas Meutya.
Tak hanya fokus pada kualitas jaringan, Kemkomdigi juga memperkuat pengawasan spektrum frekuensi guna menjamin keselamatan transportasi udara dan perkeretaapian, termasuk operasional kereta cepat Whoosh. Pada periode Nataru sebelumnya, sempat terdeteksi interferensi frekuensi yang berpotensi mengganggu operasional, namun berhasil ditangani dalam hitungan menit berkat koordinasi cepat di lapangan.
Di sisi perlindungan publik, patroli siber dan pengawasan spektrum turut ditingkatkan untuk mengantisipasi maraknya penipuan melalui modus fake BTS. Praktik ini menggunakan perangkat pemancar ilegal yang menyamar sebagai sinyal resmi untuk mengirimkan pesan penipuan ke ponsel masyarakat, terutama di titik-titik kemacetan.
“Fake BTS biasanya beroperasi secara mobile menggunakan kendaraan box dengan perangkat pemancar dan baterai berdaya besar. Mereka menyasar wilayah padat seperti titik kemacetan. Masyarakat perlu waspada terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi,” tegasnya.
Kemkomdigi juga memastikan layanan darurat 112 tetap aktif sebagai kanal cepat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Sementara itu, mitigasi risiko kepadatan jaringan dilakukan melalui optimalisasi kapasitas serta rekayasa trafik di wilayah dengan potensi lonjakan penggunaan data tertinggi.
Dengan langkah terintegrasi ini, pemerintah menargetkan mudik 2026 tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga tangguh secara digital. (mas)