Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
DAVOS (IndoTelko) Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kecepatan transformasi digital di kawasan ASEAN harus diukur dari pemerataan manfaat teknologi bagi masyarakat, bukan semata dari tingginya adopsi teknologi canggih atau besaran nilai ekonomi digital.
Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam sesi diskusi bertajuk Is ASEAN Moving Fast Enough? pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Menurutnya, pertanyaan utama bagi kawasan bukan sekadar apakah ASEAN bergerak cepat, melainkan cepat untuk siapa dan ke arah mana.
Ia menilai narasi kecepatan digital selama ini terlalu bertumpu pada angka adopsi Artificial Intelligence (AI) dan valuasi ekonomi digital, sementara tantangan terbesar justru memastikan teknologi dapat diakses merata oleh ratusan juta penduduk.
“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujarnya.
Meutya menambahkan, inklusivitas menjadi bagian tak terpisahkan dari kesiapan digital. Kecepatan pembangunan infrastruktur, kata dia, tidak akan bermakna tanpa diimbangi peningkatan literasi digital, khususnya bagi generasi muda.
Menurutnya, bonus demografi di Asia Tenggara hanya akan menjadi modal pertumbuhan jika disertai keterampilan yang memadai.
“Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” katanya.
Di tingkat kawasan, ASEAN saat ini juga memperkuat fondasi kerja sama ekonomi digital melalui Digital Economic Framework Agreement (DEFA). Kerangka tersebut dirancang bukan sekadar perjanjian dagang, melainkan sebagai “sistem operasi” yang mengintegrasikan konektivitas, regulasi, dan interoperabilitas digital antarnegara.
Salah satu implementasi awal interoperabilitas itu terlihat pada sistem pembayaran QRIS lintas negara yang sudah dapat digunakan di Thailand dan Malaysia.
Selain itu, Meutya menilai posisi netral ASEAN menjadi kekuatan strategis dalam menarik investasi dan kerja sama teknologi global.
“Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia,” tegasnya.(ak)