JAKARTA (IndoTelko) - Baru-baru ini, sosok Bima Yudho menuai kontroversi setelah kritik yang disampaikan terhadap pemerintah Lampung melalui akun TikToknya @awbimaxreborn menjadi viral.
Bima yang lahir dan besar di Lampung mengidentifikasi beberapa masalah yang menghambat pembangunan daerah di Lampung, diantaranya: infrastruktur, pendidikan, dan korupsi. Pemaparan Bima nyatanya sejalan dengan hasil riset Praxis Public Relations (Praxis) yang mengukur tingkat kepuasan populasi Generasi Z (Gen Z) di Indonesia akan pelayanan publik.
Survei Praxis menemukan sebanyak 69,47 persen Gen Z merasa pembangunan infrastruktur sebagai layanan eksekutif pemerintah daerah belum memuaskan. Selain pembangunan infrastruktur, responden Gen Z juga merasa penegakan hukum, termasuk penanggulangan korupsi (67,79 persen), serta pendidikan (57,98 persen) belum memuaskan. Data survei Praxis ini memvalidasi ketidakpuasan Bima yang juga merupakan salah satu representasi populasi Gen Z.
"Keberanian Bima untuk menyampaikan kritik yang membangun ini harus diapresiasi. Saya harap, kedepannya semakin banyak generasi muda yang berani untuk menyuarakan opini maupun kritik mereka. Sejauh ini, saya juga melihat bahwa media telah melakukan peranannya dalam mengawal opini publik melalui berbagai pemberitaan terkait peristiwa ini, dan ini juga harus diapresiasi. Saya percaya proses serupa akan dapat membawa dampak positif terhadap sistem demokrasi di Indonesia," ungkap Ketua Komisi Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers Indonesia Paulus Tri Agung Kristanto.
Selain kepuasan terhadap layanan publik, survei Praxis juga mencari tahu preferensi responden terhadap pemimpin yang ideal. Praxis mendapati tiga karakteristik figur tokoh eksekutif yang dianggap paling penting bagi Gen Z, antara lain: kejujuran dan integritas yang tinggi (62,75 persen), etos kerja yang kuat (46,78 persen), dan visi misi yang jelas untuk masa depan (40,34 persen).
"Bima yang merupakan perwakilan Gen Z menunjukkan bahwa generasi penerus Indonesia memiliki pemikiran kritis. Di saat yang sama, mereka juga sudah memiliki gambaran akan sosok pemimpin yang ideal. Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat untuk melakukan upaya yang paling efektif untuk membawa perubahan, yaitu melalui penggunaan hak pilih secara bijak dan cermat pada tahun politik 2024 mendatang," ungkap Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman.
Survei independen ini dilaksanakan oleh Praxis bersama lembaga survei Jajak Pendapat (JAKPAT) pada 16-18 Maret 2023. Survei yang mempelajari persepsi dan harapan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan publik, serta kualitas pemimpin eksekutif dan legislatif ini dilakukan terhadap 1.102 responden dengan rentang usia 16 sampai 45 tahun yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia.
"Sebagai PR agency, Praxis secara reguler melakukan berbagai penelitian karena kami percaya hal tersebut esensial untuk meningkatkan pemahaman terhadap perspektif dan preferensi masyarakat yang semakin dinamis. Hasil dan insights dari penelitian tersebut memungkinkan kami untuk merancang strategi dan taktik komunikasi yang lebih akurat dan efektif. Secara berkala kami akan terus melakukan berbagai penelitian untuk meningkatkan pemahaman bersama kita terhadap isu-isu penting dan relevan," ucap Founder and Director Praxis Adwi Yudiansyah.(wn)