JAKARTA (IndoTelko) – PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) siap ikut menggenjot Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) industri pertahanan.
Hal itu diminta Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa kala menugaskan manajemen INTI untuk menyuplai belanja produk dan solusi demi menggenjot tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sektor pertahanan pada tahun anggaran 2023. Hal tersebut mengingat belanja pemerintah saat ini mayoritas masih berasal dari pengadaan luar negeri.
“Alhamdulillah kami mendapat mandat untuk meningkatkan TKDN pertahanan sekaligus ambil bagian dalam mewujudkan kemandirian industri dalam negeri,” ungkap Direktur Utama INTI Edi Witjara.
Keterlibatan PT INTI (Persero) dalam agenda TNI untuk menekan angka belanja luar negeri itu merujuk pada Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor SP/127/XII/2020/DJPOTPT yang menjadi dasar bahwa perusahaan pelat merah tersebut secara resmi terdaftar serta memenuhi syarat sebagai industri pertahanan untuk produk dan jasa pemeliharaan pertahanan serta keamanan peralatan. Hal itupun selaras dengan komitmen TNI untuk menekan angka ketergantungan impor, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Komitmen tersebut pun telah diinisiasi melalui pertemuan yang diadakan Kamis, 15 September 2022, di Kantor Sub Detasemen Markas Besar TNI. Pada momen yang dihadiri oleh pejabat teras Markas Besar TNI dan INTI tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa secara langsung menugaskan INTI untuk dapat menyokong upaya peningkatan TKDN sektor pertahanan melalui inovasi produk dan solusi bermuatan kandungan lokal yang tinggi, sekaligus mendigitalisasi proses yang berjalan di TNI.
Rencananya, mandat strategis tersebut akan direalisasikan melalui pemberian solusi terkait produk analisis pengenalan wajah serta teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi radio & satelit, fasilitas perbaikan & pemeliharaan, serta solusi lainnya. Solusi tersebut dieksekusi lewat perangkat sistem bertajuk Visitor Management System.
Visitor Management System ini merupakan pengembangan solusi dari produk e-KTP Reader yang telah mengantongi sejumlah sertifikasi yang belum dimiliki oleh produk sejenis.
, yaitu: Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Nomor : 2842/SJ-IND.8/TKDN/6/2021. Sertifikasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor : 007/P1/UJI.01/09/2021. Sertifikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor : 01/PTE/HU/02/2021.
Sertifikasi tersebut menjadikan PT INTI (Persero) sebagai satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki izin dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk memproduksi e-KTP Reader, yang menjadi unsur utama solusi Visitor Management System.
Solusi Visitor Management System inipun diujicobakan di Gedung Kantor Panglima TNI selama satu bulan hingga 23 November 2022, dengan target bahwa TNI akan mendapatkan gambaran proses identifikasi kependudukan dan pengenalan wajah dari setiap pengunjung yang memasuki area kewilayahan TNI. “Harapannya, solusi ini menjadi pendukung dalam mewujudkan keamanan area kewilayahan TNI,” ujar Edi Witjara.
Pemerintah telah menetapkan alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp993,2 triliun dalam Buku III Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dari jumlah tersebut, berdasarkan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, pagu Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp131,92 triliun, yang digunakan untuk pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp34,1382 triliun, dan sisanya dialokasikan untuk pemenuhan kegiatan strategis lainnya.(wn)