JAKARTA (IndoTelko) – Dalam rangka mendukung Jakarta menjadi kota Global, Titipku memiliki 2 kunci yang bisa dilakukan. Hal ini dikatakan CEO Titipku, Henri Suhardja dalam gelaran diskusi bertajuk “Jakarta Kota Global” yang diadakan di Ruang Pola Bappeda DKI beberapa waktu lalu.
Henri mengatakan, “kunci yang pertama adalah adanya support kepada Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Manfaat Jakarta sebagai kota global tidak hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar saja. UMKM ini berasal dari rakyat. Selain itu, kekuatan ekonomi kita ini berasal dari UMKM, bukan hanya perusahaan-perusahaan besar.”
Sedangkan kunci kedua adalah go digital menjadi sebuah keharusan,” tambah Henri. Menurut Henri, dengan infrastruktur yang sudah dibangun di kota Jakarta, akselerasi digitalisasi bisa dilakukan, termasuk digitalisasi pedagang pasar maupun UMKM.
Menurut Henri, dengan adanya digitalisasi, transaksi di pasar dapat meningkat pesat. “Pedagang yang awalnya belum kenal online, sekarang kenal online, dan dari situ dapat pembeli baru. Pembeli yang mungkin selama ini belum pernah kenal mereka,” jelasnya.
Dikatakannya, saat ini Titipku sudah mendigitalisasi 9000 pedagang pasar dari 150 pasar di Jabodetabek. Dari adanya digitalisasi pedagang ini, para pedagang mengalami peningkatan transaksi sebesar 30 hingga 40 persen.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menanggapi paparan Henri mengatakan, selama pandemi terjadi kontraksi karena adanya batasan interaksi. “Karena tidak ada interaksi, maka transaksi tidak jalan. Dan apa yang dilakukan Titipku ini saya rasa penting dan semoga bisa jalan terus,” katanya.
Ditambahkan Anies, apa yang sudah Pemerintah DKI Jakarta lakukan untuk mendukung para pedagang dan UMKM. Ada tiga hal yang menjadi syarat sebuah usaha bisa masuk pasar. Ketiga hal itu adalah: sudah terdigitalisasi, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, dan memiliki Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK.
Dijelaskannya, peran pemerintah adalah membantu memberi izin kepada para pedagang ini. Ia menambahkan bahwa ada petugas yang mendatangi para pedagang untuk membagikan izin berupa IUMK dan NPWP.
“Ketika mereka diberi izin, lalu dibantu dengan aplikasi-aplikasi atau program-program yang memungkinkan mereka bertransaksi, maka mereka hidup,” ujarnya. Anies menambahkan bahwa sejak pandemi, pedagang yang memiliki IUMK meningkat drastis. “Sebelum pandemi, usaha yang punya IUMK itu hanya sekitar 58 ribu. Setelah dikerjakan program ini, (angkanya) meloncat jadi 252 ribu.” “Prinsip kami adalah: Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar,” tegasnya. (sg)