JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah wajib memproteksi keberlangsungan industri satelit tanah Air, hal ini karena industri ini memegang peran penting dan strategis.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama PT Telkom Indonesia Tbk (PT. Telkom) terus berupaya memulihkan gangguan telekomunikasi yang terjadi di wilayah Papua. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, gangguan jaringan telekomunikasi yang terjadi di Papua disebabkan putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak - Jayapura.
Menurut Johnny, berdasarkan hasil pengamatan, terjadinya gangguan infrastruktur telekomunikasi tersebut disebabkan karena faktor alam. Putusnya jalur kabel serat optik Biak - Jayapura ini bukanlah kali pertama. Dari catatan yang ada di Kominfo, putusnya jalur SKKL Biak - Jayapura sudah terjadi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi, faktor utama adalah faktor alam.
Johnny menegaskan, gangguan itu tidak membuat Papua mengalami total blackout. Bahkan kini PT Telkom tengah menangani dan memulihkan jaringan di wilayah terdampak. Dari 464 Gbps total trafik dari Papua, hanya 154 Gbps saja yang mengalami gangguan. Menteri Johnny mengatakan saat ini PT Telkom sudah menyiapkan backup link dengan kapasitas 4,7 Gbps. Dari jumlah tersebut 2.662 Mbps ditunjang dari pemanfaatan link satelit. Backup link sebesar 500 Mbps juga didapat dari radio long haul Palapa Ring Timur 500 Mbps. Radio long haul Sarmi-Biak 1,6 Mbps
"Sedangkan untuk mengamankan kualitas link pada saat proses penyambungan, PT Telkom juga menyediakan backup link, khususnya untuk wilayah Manokwari dan Biak sebesar 40 Gbps melalui Palapa Ring Timur,"terangnya.
Melihat masih seringnya kabel serat optik putus dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pegunungan termasuk deretan pegunungan aktif yang ada di lautan, Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Muhammad Farhan menilai, industri telekomunikasi melalui satelit masih menjadi Industri yang sangat strategis. Ini disebabkan layanan kabel laut dan seluler di Indonesia sampai saat ini belum menjangkau setiap daerah di Papua. Dengan satelit cakupan untuk menyediakan layanan telekomunikasi akan semakin luas dan mudah.
Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi gunung berapi serta seringnya aktivitas vulkanis menyebabkan layanan telekomunikasi tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis infrastruktur saja. Jika menggelar kabel serat optik bawah laut sebagai backup, tentunya masih ada kemungkinan kabel tersebut melewati gunung berapi bawah laut. Ada risiko kabel putus akibat aktivitas vulkanis seperti yang terjadi di Papua. Untuk itu, infrastuktur di darat/ laut harus di backup dengan infrastruktur di langit, yaitu satelit.
Sejalan dengan pemikiran Johnny, Farhan menegaskan kembali pentingnya keberadaan satelit. "Karena demografi di Papua yang sangat menantang berupa perbukitan dan hutan, sehingga layanan Satelit masih menjadi kebutuhan yang sangat krusial dalam meningkatkan inklusi layanan digital. Telekomunikasi menggunakan satelit masih menjadi ujung tombak di Papua. Karena memiliki cakupan yang sangat luas. Sehingga kedepannya industri satelit Nasional masih sangat dibutuhkan. Apa lagi seperti kondisi geografis Indonesia yang sangat menantang. Khususnya di Papua," katanya.
Peran dan fungsi satelit ini akan semakin strategis ketika Pemerintah memiliki hajatan Nasional. Dalam waktu dekat Pemerintah akan menyelenggarakan perhelatan PON ke XX yang akan diselenggarakan di Papua pada 2 - 15 Oktober 2021. Tentunya fungsi strategis satelit akan dilibatkan untuk menyampaikan informasi dan even olahraga dari PON di Papua ke seluruh Indonesia dan dunia.
Karena melihat posisi strategis yang tak akan pernah tergantikan oleh jaringan serat optik, Farhan meminta agar industri satelit nasional dapat terus diperhatikan oleh pemerintah. Politikus Partai Nasdem ini juga berharap nantinya satelit tak hanya dipergunakan untuk kebutuhan basic telekomunikasi saja. Tetapi dapat di pakai untuk pengawasan pesawat, kapal-kapal yang beroperasi di wilayah NKRI serta untuk kegiatan militer.
"Saat ini teknologi satelit dapat juga untuk mengawasi pesawat dan memobilisasi pasukan. dengan teknologi Integrated Communications Control System (ICCS), kita dapat mengontrol dan memobilisasi pergerakan pasukan dengan menggunakan satelit. Sehingga sampai kapanpun satelit masih sangat dibutuhkan," tegasnya (tep).