Di penghujung Juli 2017, Menkominfo Rudiantara melalui akun twitter-nya mencuit sesuatu yang mengejutkan bagi awak media.
“Makan siang dengan Pavel @durov CEO Telegram. Nasi hijau, bakwan jagung, gurame goreng, sayur genjer, udang sambal”. Begitu cuitan Pria yang akrab disapa RA itu dalam jejaring sosialnya 31 Juli 2017. (Baca: Kominfo akan normalisasi Telegram)
Tentu ini lumayan mengejutkan. Pavel Durov selama ini dikenal penuh misteri. Pria Rusia ini bisa dikatakan gayanya berbeda dengan Pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Durov banyak bergerak di bawah radar media, berbeda dengan Zuck yang lebih sering tampil di media.
Tentunya sesuatu yang mengejutkan Durov akhirnya “takluk” ditangan RA setelah disentil melalui “pemblokiran” 11 DNS dari Telegram di Juli lalu.
Tak berhenti hanya pada Durov, bak pelari marathon, RA juga menggelar sarapan pagi besoknya dengan perwakilan dari Facebook. Setelah itu berlanjut dengan Google dan Twitter.
RA sepertinya tengah berpacu dengan waktu menaklukkan para pemain Over The Top (OTT) ini agar bisa mengikuti regulasi yang ada di Indonesia, terutama soal penapisan konten negatif dan meminta pemain asing ini bersiap untuk regulasi terbaru bagi OTT melalui Peraturan Menteri yang tengah digodok. (Baca: Draft RPM OTT)
Hasil
Jika dilihat untuk sementara, pendekatan ala makan siang atau pagi bersama para OTT ini lumayan menghasilkan kesepakatan yang menggembirakan, setidaknya untuk kepentingan pemerintah dalam mengontrol peredaran konten negatif.
Facebook akan melakukan perbaikan dalam penanganan konten negatif di Indonesia, antara lain dengan cara menunjuk orang Indonesia sebagai perwakilan yang ditempatkan di Facebook untuk penanganan terkait konten negatif.
Pemerintah pun dalam pertemuan dengan Facebook mengingatkan perihal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor digital.
Untuk menyediakan layanan di Indonesia, Facebook mengantongi izin prinsip yang dikategorikan sebagai manajemen konsultan (consulting management), sedangkan dalam praktiknya, aktifitas Facebook merupakan klasifikasi usaha platform digital berbasis komersial. Apakah Facebook akan mengikuti maunya pemerintah? Belum ada kejelasan soal hal ini.
Twitter mengaku sudah punya program untuk meningkatkan pelayanan respon yang masuk dalam kategori konten-konten yang harus ditangani secara cepat.
Google mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pemerintah untuk melatih para Trusted Flaggers dalam menapis konten negatif.
Trusted Flaggers ini berasal dari local expertise, jadi mereka ahli dalam menentukan dan membuat penilaian atas konten tertentu. Selain bersama Kemkominfo, Google juga akan melibatkan masyarakat melalui civil society organization (CSO) seperti ICT Watch, MAFINDO (Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia), dan Wahid Institute.
Sistem Trusted Flaggers saat ini masih dalam tahapan uji coba pilot project, dan diharapkan dalam dua hingga tiga bulan ke depan sudah bisa berjalan sepenuhnya.
Jika dilihat dari hasil pertemuan dengan OTT asing yang kebetulan adalah penguasa pasar media sosial di Tanah Air itu, Google dan Twitter lebih kongkrit dan bisa dijalankan secepatnya untuk menapis konten negatif.
Namun, ada hal yang masih menjadi catatan untuk skema Trusted Flaggers yang diusung Google yakni transparansi dalam memilih mitra. Jika mitra yang dipilih tak dipercaya masyarakat atau dianggap berpihak pada kepentingan tertentu, dipastikan bisa membuat gejolak di dunia maya. Sebaiknya Google berhati-hati dalam menerapkan konsep ini jika memang ingin menjunjung kebebasan berpendapat di dunia maya.
Bagaimana dengan Telegram? Platform ini menjanjikan bentuk komunikasi yang lebih cepat dalam merespons keinginan pemerintah untuk menapis konten negatif di platformnya. Pemerintah berjanji akan mencabut “blokir” terbatas jika niat baik dari Telegram sudah menunjukkan realisasi.
Hingga akhir pekan ini, belum ada kabar “blokir” terbatas bagi Telegram dicabut. Kesimpulannya, kecepatan yang dijanjikan sepertinya tidak segurih sayur genjer yang dimakan Durov dan RA.
@IndoTelko