Seremoni pengenalan eCommerce dan LKPP (dok: Kemenkominfo)
JAKARTA (IndoTelko) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun pengadaan barang dan jasa yang transparan melalui sistem e-katalog bersama perusahaan eCommerce.
"Pengadaan barang dan jasa secara elektronik merupakan salah satu pengejawantahan e-Goverment. Kami melihat kolaborasi strategis antara pemerintah dan swasta dalam penggunaan e-katalog," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, kemarin.
Menurutnya, kolaborasi antara LKPP bersama empat perusahaan eCommerce yaitu AnugrahPratama.com, Ayooklik.com, Bhinneka.com, dan Mbiz.co.id dalam pemanfaatan Sistem e-katalog yang transparan merupakan sebuah langkah cerdas dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi.
"Ini bisa menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, dengan tetap mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka dan adil bagi semua pihak," katanya.
Diyakininya, bergabungnya eCommerce business-to-business dan business-to-goverment dalam sistem e-Katalog LKPP dipercaya mampu mengakselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli lembaga pemerintah. (Baca juga: Gairah Ayooklik)
"Pemanfaatan e-catalogue dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah, karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi. Selain itu, menumbuhkan persaingan yang sehat antar penyedia karena harga yang ditampilkan transparan dan dapat dilihat semua orang," tuturnya.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan LKPP sangat optimistis dengan sistem e-Katalaog dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat."Fakta integritas ini bisa membuka peluang positif baik bagi pemerintah maupun pelaku e-commerce," ujar dia.
Dewan Pembina Asosiasi E-commerce Indonesia (Idea) Emirsyah Satar mengatakan pemain eCommerce Business to business belum tumbuh layaknya eCommerce Business To Consumen.Pada tahun 2014, penjualan eCommerce Business to Consumen mencapai US$ 1,1 miliar dan pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai US$ 16 miliar.
"Nanti eCommerce business to government akan berkembang pesat. Faktor yang mempengaruhinya adalah anggaran belanja pemerintah yang cukup besar mencapai Rp 700 triliun," katanya.
Sekadar informasi,sepanjang periode Januari-Mei 2016, terdapat 13.000 paket pengadaan pemerintah dengan nilai mencapai Rp 9 triliun.(wn)