Industri Elektronika Diprediksi Masih Bergairah

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Industri elektronika diprediksi masih bergairah sepanjang 2016 walau ada isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh beberapa produsen terkenal.

“Industri ini salah satu prioritas. Pertumbuhannya tergolong tinggi, bisa dilihat dari nilai investasinya dari tahun ke tahun,” ungkap Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, belum lama ini.

Data Kemenperin menyebutkan, nilai investasi pada industri elektronika dan telematika terus tumbuh dimana pada tahun 2015 mencapai US$ 6,6 miliar atau naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$ 5,9 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kontribusi besar produk elektronika konsumsi sebesar US$ 2,4 miliar, disusul produk telematika US$ 5,5 juta dan produk komponen sebesar US$ 3,6 miliar.

Di sisi lain, industri elektronika dan telematika mampu menambah tenaga kerja sebanyak 499 orang pada tahun 2015 atau naik dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 488 orang.

“Kami  terus mendorong investasi elektronika dan telematika di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi, penyerapan tenaga kerja juga meningkat,” katanya.

Sebelumnya, Toshiba dan Panasonic dikabarkan melakukan efisiensi perusahaan dengan menutup sejumlah pabrik di Indonesia.

Aksi yang diambil kedua perusahaan asal Jepang ini  membawa dampak negatif bagi perusahaan-perusahaan vendor elektronik yang sebelumnya telah menjalin kerjasama seperti PT Hyosung di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan, kabarnyaLG Elektronika akan menyusul aksi dari Panasonic dan Toshiba.

Belum lama ini, PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) kehilangan kontrak kerja sama dengan salah satu pelanggannya, JVC Kenwood Electronics Malaysia Sdn. Bhd karena mitranya mengalami penurunan di penjualan global. (Baca juga: Sat Nusapersada dilepas Kenwood)

Sektor Electronic Manufaturer Services (EMS) sebenarnya berharap banyak dengan aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) smartphone 4G yang dikeluarkan pemerintah. (Baca juga: Tarik ulur TKDN) Sayangnya, aturan ini terlalu banyak mengalami negosiasi sehingga para pemain menjadi ragu berinvestasi.(ak)