JAKARTA (IndoTelko) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara angkat bicara terkait rencana akan keluarnya Peraturan OJK (POJK) tentang kewajiban bagi bank asing untuk membangun onshore data center (ODC) di Indonesia.
“Soal ODC, saya dukung penempatan Data Center di Indonesia bagi bank asing yang melayani nasabah Indonesia. Itu data penduduk kita, sewajarnya ada data center di Indonesia,” ungkap Pria yang akrab disapa RA itu, kemarin.
Ditambahkannya, jika Bank Asing itu hanya menjalankan tugas sebagai perwakilan, maka tak perlu ada penempatan data center tetapi dikenakan Service Level Agreement (SLA) dimana kala pemerintah membutuhkan data disediakan sesuai kesepakatan.
“Tetapi Anda harus tahu, banyak loh bank asing yang layani nasabah itu hanya sekadar cabang. Nah, ini tantangan juga jika regulasi dikeluarkan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, terdapat delapan miliar transaksi perbankan per hari untuk bank asing. Rata-rata perbankan asing menempatkan data center dan data recovery center (DRC) di luar negeri. Padahal di Indonesia ada 14 perusahaan data center yang siap jadi mitra bank.
Dasar dari pembangunan data center di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Nantinya, OJK tersebut akan mengatur data mana yang wajib masuk kategori onshore dan mana yang offshore. (Baca juga: Aturan ODC bagi Bank Asing)
Indonesia bisa dianggap salah satu negara yang terlalu longgar dalam pengelolaan data. Di Eropa, baru saja diputuskan penolakan terhadap perjanjian Safe Harbor yang banyak dijadikan perisai oleh perusahaan asal Amerika Serikat dalam mengelola data pelanggan.
Pengadilan di Eropa memutuskan perjanjian Safe Harbor tak berlaku sehingga pemain seperti Facebook atau Twitter harus menjaga data pelanggan di Eropa tak disalahgunakan dan keluar dari negaranya tanpa izin. Indonesia sendiri baru meretas aturan soal data pribadi dan hanya dalam bentuk Peraturan Menteri.(id)