JAKARTA (IndoTelko) – Nasib konsolidasi antara XL dan Axis ditentukan akhir September 2013 ini seiring keluarnya rekomendasi teknis dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Kemarin memang ada rapat soal kajian XL-Axis. Setiap minggu di-update soal hasil kajian kelompok kerja (Pokja) untuk konsolidasi XL-Axis itu,” ungkap Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Muhammad Budi Setiawan di Jakarta, Senin (16/9).
Sekadar diketahui, pada Juli lalu Menkominfo Tifatul Sembiring telah merestui secara prinsip rencana konsolidasi XL-Axis.
Kemenkominfo bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) membentuk tiga tim untuk mengkaji rencana akuisisi tersebut.
Tim pertama bertugas mengkaji masalah frekuensi yang dimiliki masing-masing operator. Tim kedua, mengkaji dampak persaingan usaha, apabila XL berhasil mengakuisisi Axis. Dan tim ketiga mempelajari masalah monopoli.
Saat ini pangsa pasar XL untuk layanan 2G dan 3G sekitar 16%, Telkomsel ( 45%),Indosat (21%), Tri ( 13%), dan Axis (5%). Total pengguna kartu seluler tahun ini mencapai 312,5 juta pengguna.
Diungkapkannya, hal yang masih menjadi perbincangan hangat dalam Pokja adalah masalah frekuensi dan pengembalian dari sumber daya alam terbatas itu jika konsolidasi terjadi.
“Ada skenario yang dikembalikan satu blok alias 5 MHz di 2,1 GHz atau diambil sebagian yang 1.800 MHz. ini belum putus,” katanya.
Dijelaskannya, jika yang dikembalikan satu blok di 2,1 GHz sudah ada operator yang berminat yakni Indosat. “Indosat sudah kirim surat berminat. Kita tidak mau ada kekosongan pendapatan jika frekuensi dikembalikan. Nanti kita akan lelang dan tata ulang kembali,” katanya.
Diharapkannya, hasil kajian dari Pokja akan selesai akhir bulan ini dan setelah itu bisa diambil keputusan terbaik oleh Menkominfo sebagai rekomendasi teknis untuk konsolidasi XL-Axis. “Targetnya akhir bulan ini,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) antara XL dengan Saudi Telecom Company (STC) sebagai pemilik Axis tengah menggantung karena masih menunggu keluarnya detail teknis hasil kajian dari Kemenkominfo terkait aksi korporasi itu.(id)